UUD 1945 merupakan dasar dari seluruh peraturan, sehingga penerapan kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun legislatif harus sesuai dengan UUD 1945,"
Sukabumi (ANTARA News) - Anggota MPR RI, Desy Ratnasari mengatakan penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan legislatif seperti peraturan pemerintah maupun undang-undang dan harus sesuai UUD 1945.

"UUD 1945 merupakan dasar dari seluruh peraturan, sehingga penerapan kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun legislatif harus sesuai dengan UUD 1945," katanya di sela acara Kegiatan Dengar Pendapat (KDP) di SMA Islam Al Fardiyatussaadah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Minggu.

Menurutnya, setiap warga harus mengetahui apa itu hirarki undang-undang, maka dari itu pihaknya secara gencar melalukan sosialisasi kepada pelajar tentang hierarki per undang undangan dan struktur kelembagaan pemerintah baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan memahami setiap kebijakan yang dikeluarga oleh lembaga tinggi di negara ini dan jika ada suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan isi UUD 1945 maka masyarakat bisa mengkritisinya.

Lebih lanjut, melalui sosialisasi audio visual tentang hirarki perundang-undang ini, makna yang disampaikan dari penayangan film tersebut bisa lebih memahami tentang perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan disahkan oleh legislatif. Namun yang terpenting dari setiap kebijakan tersebut harus ada benang merahnya dengan UUD 1945.

"Dinamika yang terkait persoalan bangsa, negara, struktur lembaga negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dipahami oleh rakyat, sehingga jangan sampai rakyat hanya menerima saja, tetapi boleh mengkritisinya asalkan membangun dan tidak menjatuhkan," tambah anggota DPR dari Fraksi PAN ini.

Sementara, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Medya Apriliansyah mengatakan UUD 1945 merupakan dasar yang mengikat pemerintah, lembaga negara, organisasi dan seluruh rakyat indonesia. UU yang saat ini dimatangkan di DPR merupakan implementasi dari UUD 1945.

Pewarta: Aditya A Rohman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016