Menjaga reputasi sebagai negara non-blok saat terjadi perang merupakan pekerjaan tanpa akhir yang menuntut kewaspadaan setiap hari dan keyakinan bahwa jalan tengah – meski tidak populer – adalah jalan yang paling bermartabat untuk ditempuh Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah dilakukan sejak era Bung Karno, menjadi landasan kuat bagi Indonesia untuk terlibat dalam urusan diplomasi perdamaian tanpa terjebak dalam polarisasi blok kekuatan dunia.

Rekam jejak tersebut diperkuat oleh keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum multilateral, seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Indonesia juga konsisten menyuarakan kepentingan negara-negara Selatan (Global South).

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia memiliki modal unik yang tidak dimiliki banyak negara lain, yaitu kepercayaan dari dunia Islam tanpa memutus jalur komunikasi dengan Barat.

Indonesia juga dapat memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk menjadi mediator dalam perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Karena itulah, saat Israel yang didukung oleh AS mulai menyerang Iran pada 28 Februari dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer AS yang berada di kawasan Timur Tengah, Indonesia menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto bersedia untuk memfasilitasi dialog dan berangkat ke Teheran untuk mediasi.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai peluang Indonesia dalam memainkan peran mediator cukup realistis karena semua pihak yang bertikai membutuhkan jalan keluar yang terhormat atau “exit strategy” yang tetap menjaga martabat masing-masing.

Menurut Reza, kesempatan Indonesia dalam menjalankan peran mediator cukup besar mengingat ketokohan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal luas di dunia.

Namun, jalan menuju meja perundingan tidaklah mulus. Presiden AS Donald Trump telah menyatakan bahwa AS tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan tidak akan menerima apa pun selain “penyerahan tanpa syarat”.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pun menolak tuntutan AS tersebut dan menegaskan bahwa Iran akan terus mempertahankan diri.

Baca juga: Kemlu: Presiden ke Iran untuk redam eskalasi wujud polugri bebas-aktif

Baca juga: Niat mediasi, pakar sebut RI dan Pakistan harus tunjukkan netralitas

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.