Lebih dari 77 persen ruang publik di Jakarta tercatat rutin digunakan oleh masyarakat. Jakarta Timur mencatat tingkat penggunaan tertinggi sebesar 84 persen, diikuti Jakarta Utara sebesar 82 persen
Depok (ANTARA) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui LabSosio melakukan pemetaan sosial ruang publik di 267 kelurahan DKI Jakarta untuk mengidentifikasi kondisi ruang publik, sekaligus potensinya sebagai titik temu warga.
Dosen Sosiologi UI Dr. Sakti Wira Yudha di Kampus UI Depok, Selasa, menjelaskan ruang publik Jakarta mencerminkan keberagaman karakter wilayah, dari taman kota hingga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), namun menghadapi tantangan akses dan kesenjangan kualitas.
“Selain ukuran lahan, tingkat penggunaan ruang publik juga menjadi indikator penting dalam penelitian ini. Lebih dari 77 persen ruang publik di Jakarta tercatat rutin digunakan oleh masyarakat. Jakarta Timur mencatat tingkat penggunaan tertinggi sebesar 84 persen, diikuti Jakarta Utara sebesar 82 persen,” jelas Sakti.
Di sisi lain Jakarta Barat menghadapi tantangan dengan tingkat penggunaan sesekali yang mencapai 32 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya revitalisasi.
Baca juga: Gubernur DKI: Revitalisasi ruang publik tak sepenuhnya bergantung pada APBD
Penelitian juga menemukan adanya perbedaan signifikan antarwilayah. Jakarta Timur memiliki rata-rata ruang publik lebih luas (5.103 m²) dengan tingkat penggunaan tertinggi (84 persen), sementara Jakarta Barat rata-rata lebih kecil (2.586 m²) dan kurang optimal.
Kepulauan Seribu menonjol dengan aset khas berupa dermaga dan pantai publik. Aspek inklusivitas turut menjadi sorotan. Jakarta Timur tercatat paling inklusif di angka 87 persen. Di wilayah ini, zonasi aktivitas memungkinkan berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, dewasa hingga lansia, beraktivitas dalam satu ruang publik.
Sebaliknya di beberapa wilayah seperti Jakarta Utara, ruang publik cenderung lebih eksklusif. Sementara di Jakarta Selatan terjadi hambatan akses, terutama di kawasan perumahan elit dan di Jakarta Pusat pada area padat gedung tinggi.
Penelitian juga menemukan potensi quick win sekitar 70 persen ruang publik hanya memerlukan perbaikan ringan seperti pengecatan, bangku taman, atau peneduh portable.
Baca juga: Pengawasan ruang publik dinilai masih lemah
Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu memiliki peluang terbesar untuk intervensi cepat, sementara Jakarta Utara menghadapi tantangan lebih kompleks implikasi dari banjir rob dan sengketa lahan.
Berdasarkan temuan tersebut, Sakti merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain memprioritaskan wilayah dengan potensi quick win seperti Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu, menerapkan pendekatan placemaking melalui zonasi aktivitas untuk meningkatkan inklusivitas ruang publik, serta meningkatkan aksesibilitas melalui perbaikan jalur pejalan kaki, penerangan, dan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
Sakti juga menekankan pengelolaan ruang publik perlu melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, hingga sektor swasta, guna memperkuat pengelolaan ruang publik secara kontinu sekaligus membangun modal sosial masyarakat.
Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Jakarta diharapkan dapat mewujudkan visinya sebagai kota global yang modern, humanis, dan berbudaya, sekaligus siap menyambut peringatan 500 tahun eksistensinya pada tahun 2027.
Baca juga: Direvitalisasi, Veronica Tan harap Kota Tua jadi ruang publik inklusif
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
