Jakarta (ANTARA) - Lebaran sebentar lagi, kata sebuah lagu lawas yang amat legendaris. Dan merayakan Lebaran tanpa mudik ke kampung halaman, rasanya "garing", meminjam istilah Generasi Z.
Mudik ke kampung halaman menjadi fenomena kultural sejak zaman baheula, dan mengalami penguatan signifikan sejak era 70-an. Masyarakat berjibaku untuk merayakan Idul Fitri dengan mudik ke kampung halaman, dengan segala daya dan upaya yang dimilikinya. Pemerintah pun tampak antusias untuk mengawal prosesi tahunan tersebut, khususnya dari sisi infrastruktur dan manajemen transportasi; mulai dari sektor darat, laut/penyeberangan, dan udara.
Di sektor darat, sejak lebih dari tujuh tahun terakhir, jalan tol punya peran vital, bahkan menjadi favorit bagi pemudik, terutama sejak jalan tol Trans-Jawa terintegrasi. Bahkan, termasuk jalan tol Trans-Sumatera. Menurut estimasi, pada mudik Lebaran 2026 ini 3,67 juta kendaraan akan mengaspal di ruas tol Jakarta-Cikampek, menuju arah timur, yakni Jateng, DIY, dan Jatim. Secara keseluruhan Kemenhub memprediksi terdapat 144 juta perjalanan yang akan meramaikan mudik Lebaran 2026, di seluruh Indonesia. Dahsyat sekali.
Khusus jalan tol, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT); ibarat main bola, menggunakan jurus total football ala Negeri Kincir Angin. Hal ini dilakukan agar fungsi dan peran jalan tol benar-benar andal, bahkan humanis, yakni mewujudkan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol.
Potret SPM dimaksud terelaborasi dalam aksi utama, misalnya, memastikan tidak ada jalan berlubang, membereskan/menghentikan seluruh pekerjaan perbaikan jalan tol pada H minus 10, menjamin keandalan saat transaksi di pintu tol, dengan menambah card reader. BUJT juga diminta untuk melakukan sosialisasi masif terhadap pengguna jalan tol terkait kecukupan saldo e-tol-nya.
Fenomena jalan berlubang harus menjadi perhatian khusus, di saat hantaman cuaca ekstrem. Jalan berlubang bukan hanya fenomena di jalan arteri saja, tetapi juga terjadi di jalan tol. Bahkan, pengelola jalan tol juga diminta membangun strategi komunikasi yang konstruktif, dan humanis, kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol.
Apakah prasyarat itu sudah cukup untuk mengakomodasi prosesi mudik Lebaran yang humanis? Oh, ternyata belum, masih ada upaya rekayasa trafik yang harus dilakukan, yang dalam hal ini lebih banyak dikendalikan oleh Kemenhub dan Korlantas Mabes Polri.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
