ini untuk melindungi calon pekerja migran agar tidak lagi terbebani biaya yang berlebihan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) guna mempermudah akses pembiayaan bagi proses penempatan mereka ke luar negeri.
"Hari ini, Program KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara resmi kami luncurkan sebagai langkah bersama untuk memperkuat akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan berpihak kepada calon pekerja migran," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam acara peluncuran tersebut di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu.
Mukhtarudin menjelaskan peluncuran KUR tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk melindungi calon pekerja migran dari beban biaya penempatan yang cukup tinggi. Program tersebut juga diluncurkan guna mencegah kemungkinan praktik pinjaman merugikan yang sering dialami para calon pekerja migran.
Melalui skema tersebut, calon pekerja migran dapat memperoleh pinjaman pembiayaan dengan plafon maksimal Rp100 juta dan bunga sebesar 6 persen untuk berbagai kebutuhan penempatan, seperti pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengurusan visa kerja, tiket keberangkatan, hingga akomodasi.
"Jadi, ini untuk melindungi calon pekerja migran agar tidak lagi terbebani biaya yang berlebihan. Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau, sehingga proses penempatan dapat berlangsung secara lebih aman dan terencana," kata Mukhtarudin.
Baca juga: Kementerian P2MI minta masyarakat waspada penipuan kerja luar negeri
Dia menambahkan bahwa pekerja migran Indonesia pada kenyataannya memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dan menjadi bagian penting dari upaya pembangunan.
Namun demikian, para calon pekerja migran kerap mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan ketika ingin bekerja ke luar negeri. Untuk itu, Pemerintah berupaya memudahkan usaha mereka melalui pinjaman pembiayaan bagi proses penempatan tersebut.
"Oleh karena itu, negara harus memastikan setiap calon pekerja migran memperoleh akses informasi, pembiayaan yang adil, serta pelindungan sejak tahap awal proses penempatan," tegasnya.
Program KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lembaga penyalur KUR, serta penjamin KUR.
Baca juga: KP2MI: Bonus demografi buka peluang kerja di luar negeri
Sementara itu, sebagai bagian dari penguatan pendekatan berbasis masyarakat, Kementerian P2MI juga memperluas edukasi pra-pendaftaran serta literasi keuangan bagi perangkat desa dan masyarakat, khususnya di wilayah Desa Migran Emas yang merupakan bagian dari upaya KP2MI untuk menciptakan ekosistem terpadu bagi PMI.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan informasi migrasi yang aman sekaligus membantu masyarakat mengakses pembiayaan penempatan secara resmi.
"Kami terus berkomitmen memperkuat tata kelola, memperluas jangkauan, dan memastikan setiap pekerja migran Indonesia berangkat dengan pelindungan, dan pembiayaan yang layak," ujar Mukhtarudin.
Baca juga: KP2MI monitoring pekerja Indonesia terdampak konflik di Timur Tengah
Pewarta: Katriana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
