Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan PP Tunas dan telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
"Pak Mendikdasmen tadi menyampaikan akan berkenan mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk ikut menyosialisasikan aturan PP Tunas ini," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat memimpin rapat koordinasi terkait implementasi PP Tunas, di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan pihaknya mendukung sepenuhnya implementasi PP Tunas.
Bahkan pihaknya telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
"Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan PP Tunas dan telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026," kata Abdul Mu'ti.
Menurut dia, peraturan menteri itu merupakan penjabaran dari PP Tunas.
"Upaya ini (penerbitan peraturan menteri) kami lakukan dalam rangka membangun budaya sekolah di mana tumbuh suasana yang saling menghormati, saling memuliakan, dan saling mendukung untuk keberhasilan belajar dan menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak," kata Abdul Mu'ti.
Dikatakannya, budaya sekolah yang aman dan nyaman akan dikembangkan dengan tata kelola, edukasi, serta kolaborasi peran seluruh warga sekolah dengan menerapkan sembilan asas utama yaitu humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.
Baca juga: Menkomdigi: PP Tunas proteksi anak dari platform digital risiko tinggi
Baca juga: Mendagri usulkan indeks khusus agar PP Tunas efektif di tiap daerah
Baca juga: Kabinet Merah Putih perkuat komitmen PP Tunas dalam proteksi anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
