Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memastikan kelancaran ibadah haji 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
“Saya juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan diplomasi luar negeri. Kita tahu bahwa haji ini bukan hanya Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, tetapi seluruh umat Islam di dunia,” kata Azis dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Ia mendorong pemerintah segera memaksimalkan jalur diplomasi luar negeri, termasuk melalui forum negara-negara Islam, guna memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan dengan aman dan lancar.
Dia memandang, isu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan ibadah haji 2026 mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak hanya menyiapkan langkah mitigasi di dalam negeri, tetapi juga harus memperkuat diplomasi internasional.
Forum negara-negara Islam, imbuh dia, perlu memainkan peran lebih aktif untuk mendorong terciptanya stabilitas kawasan menjelang pelaksanaan ibadah haji.
Menurut dia, negara-negara anggota OKI yang mayoritas akan mengirimkan jamaah haji memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tetap kondusif selama musim haji berlangsung.
“Saya mendorong adanya upaya mediasi atau dorongan perdamaian melalui jalur OKI,” ujar Azis.
Ia berharap dengan adanya dorongan diplomasi kolektif dari negara-negara Islam, dapat tercipta titik temu yang mendorong perdamaian di kawasan konflik.
“Negara-negara muslim yang akan melaksanakan ibadah haji perlu mendorong adanya titik temu perdamaian. Dengan begitu, semua negara anggota OKI dapat memastikan warganya bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan baik dan lancar,” jelasnya.
Selain upaya diplomasi internasional, Azis juga menegaskan pentingnya pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk apabila eskalasi konflik meningkat menjelang musim haji.
Keselamatan jamaah Indonesia, dia menekankan, tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji 2026.
“Pada prinsipnya, yang paling utama tetap keselamatan jamaah. Diplomasi harus ditempuh, mitigasi harus disiapkan, sehingga warga negara kita yang akan melaksanakan ibadah haji bisa berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman,” demikian Azis.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
