Komisi V DPR RI yang membawahi bidang transportasi dan infrastruktur dalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis meminta agar menteri bisa memastikan penelaahan izin teknis bisa dilakukan dengan hati-hati sesuai standar yang ada.
Menurut anggota komisi V asal PDIP Nusyirwan Soedjono, rapat kali ini merupakan kesempatan pertama Menhub Jonan menjelaskan mengenai pembangunan kereta cepat yang diinisiasi Presiden Joko Widodo pada Januari lalu.
Sejumlah anggota komisi V meminta agar Menhub menelaah dengan benar kelayakan teknis yang diajukan untuk proses perizinan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Sementara itu Jonan mengatakan saat ini dalam hasil penelaahan bersama PT KCIC, hingga 11 Februari lalu ada sejumlah hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi perusahaan tersebut.
Menhub juga mengatakan perlu diperhatikan sejumlah klausul dalam perjanjian, antara lain masalah tanah tempat aset-aset PT KCIC berdiri dan ketika nanti konsesi selesai dan aset diserahkan kepada pemerintah dengan kondisi laik operasi, berpotensi menimbulkan masalah.
"Setelah masa konsesi berakhir KCIC wajib menyerahkan sarana termasuk tanah, tidak dalam kondisi dijaminkan bebas tuntutan pihak lain dan layak beroperasi. Ini harus diurus oleh KCIC, diserahkan layak operasi termasuk tanahnya," kata Menhub.
Jonan menambahkan bahwa hingga saat ini baru pembangunan sepanjang 5 kilometer pertama dari 142 km yang direncanakan yang diajukan kepada kementerian perhubungan.
"Yang penting adalah perizinan pembangunan untuk 5 km pertama dari 142 km, kami menunggu untuk data primer lengkap, yang siap dibangun 5 km dari kilometer 95 sampai kilometer 100, kebetulan ini ada tiga jembatan, depo dan satu terowongan," katanya.
Kementerian Perhubungan, kata Jonan pada dasarnya siap melakukan pengkajian terkait proses perizinan teknis, pihaknya menunggu kelengkapan data dan tambahan data yang dibutuhkan dari PT KCIC.
Baik komisi V maupun menteri perhubungan menyepakati bahwa proses perizinan teknis proyek kereta cepat akan dilanjutkan sesuai dengan aturan yang ada hingga kemudian penandatangan perizinan.
"Kesimpulan kami terima dan jalankan tupoksi secara teknis. Pembangunan ini tidak akan gunakan APBN dan tidak terima jaminan apapun dari negara," kata Jonan.
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016
