Jakarta (ANTARA) - Status Siaga 1 yang dirilis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, baru-baru ini, bisa dibaca sebagai bentuk respons atas konflik antara Iran melawan (koalisi) AS–Israel.
Dari tujuh perintah yang dikeluarkan Mabes TNI, setidaknya ada dua poin yang terhubung dengan konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah.
Kepada Kodam Jaya, misalnya, secara khusus diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah di DKI Jakarta.
Perintah ini bisa dirunut lebih jauh agar para diplomat negara sahabat, yang sedang ditugaskan di Jakarta atau kota besar lainnya, tetap bisa bekerja dengan tenang.
Selanjutnya terdapat poin yang memerintahkan tindakan perlindungan bagi WNI di wilayah konflik.
Itu selaras dengan apa yang disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Yvonne Mewengkang yang menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam mekanisme BOP untuk sementara ditangguhkan guna memprioritaskan keselamatan dan rencana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah.
Upaya perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan bagi WNI di Iran, tetapi juga bagi warga Indonesia yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya.
Politik bebas aktif
Para diplomat harus bisa tetap bekerja dengan tenang (terutama) di Jakarta, sebagai kota pusat pemerintahan, yang juga menjadi lokasi kantor kedutaan besar negara sahabat.
Salah satu catatan penting adalah, para diplomat, terutama dari negara yang sedang berkonflik (AS dan Iran), harus benar-benar dipastikan keselamatannya.
Memastikan keselamatan para diplomat yang sedang bertugas di Indonesia adalah bagian dari citra Indonesia sebagai negara yang aman. Dan tak kalah penting adalah manifestasi dari politik luar negeri bebas aktif.
Indonesia sebagai salah satu anggota BoP, bagian dari masyarakat internasional dan hubungan diplomatik yang lebih luas, serta negara berdaulat, berkepentingan dalam memastikan kepentingan nasional.
Berbasis hubungan baik dengan komunitas internasional, Indonesia dapat mengambil langkah strategis memperkuat posisinya dalam diplomasi untuk mendukung solusi perdamaian Timur Tengah sesuai dengan amanah konstitusi.
Pemerintah Indonesia dapat mempertahankan dan memperkuat hubungan baik dengan seluruh negara superpower yang terlibat, termasuk China dan Rusia, serta menjaga posisi strategis dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Dalam hal ini, penting untuk meredefinisi secara strategis kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia untuk memastikan peran Indonesia di kancah internasional.
Indonesia beruntung karena kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terafiliasi dengan kekuatan besar mana pun. Mandat lonstitusi juga jelas bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
Indonesia memiliki ruang yang memadai dan argumentasi kuat untuk memainkan peran dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya ini tidak hanya terbatas pada mediasi, tetapi juga peace building.
Dalam beberapa kesempatan muhibah ke negara sahabat, Presiden Prabowo memastikan, sebagai negara nonblok, Indonesia tidak akan berpihak kepada poros tertentu.
Menurut Presiden Prabowo, Indonesia akan lebih mengedepankan sikap saling menghormati eksistensi, martabat dan kedaulatan setiap negara, mengingat tidak ada satu narasi tunggal untuk semua hal.
Tantangan kompleks
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
