Sudah direncanakan, seperti MRT, tapi tidak pernah dieksekusi, sehingga harga sudah mahal."
Binjai (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tanpa adanya penyiapan dan penyediaan transportasi massal menyebabkan kota-kota besar menghadapi masalah kemacetan.

"Transportasi massal, seperti kereta api menjadi prioritas karena semua kota besar sudah macet," kata Presiden di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), Rabu.

Presiden menyatakan hal itu ketika meninjau reaktivasi jalur Kereta Api Trans-Sumatera, Medan-Aceh, dari Stasiun Binjai ke Stasiun Besitang sepanjang 80 kilometer (km) dan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jalur kereta api layang di Kota Medan, antara Stasiun Medan-Stasiun Bandar Khalipah sepanjang 8 km di Stasiun KA Binjai.

Kepala Pemerintahan menyebutkan, masyarakat yang tidak diberikan moda alternatif lain membuat mereka ke mana-mana membawa mobil pribadi, sehingga terjadilah kemacetan.

"Penyediaan transportasi massal, seperti kereta api dalam jangka panjang itu harus menjadi prioritas, kalau tidak semua kota besar akan macet," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur, termasuk reaktivasi rel kereta api yang dari zaman Belanda sudah ada, tapi di beberapa daerah tidak dipakai dan diduduki masyarakat, dilakukan agar biaya logistik menjadi murah.

"Harga barang akan lebih murah, komoditas lebih murah, produk yang dihasilkan bisa bersaing dengan negara lain. Karena biaya logistik jauh lebih murah," kata Presiden.

Presiden menyebutkan, biaya logistik di Indonesia masih dua sampai 2,5 kali lipat dibanding Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lainya.

"Kalau tadi yang saya sebutkan tidak dibangun, jangan harap barang dan komoditas kita bisa bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Sekarang ada persaingan global. Di tingkat ASEAN saja kita kalah bersaing di biaya logistik, karena itu saya kejar semua menteri untuk mengejar penyiapan infrastruktur," katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan, Jakarta sebenarnya sudah memiliki rencana penyediaan transportasi massal, namun tidak ada eksekusi, karena itu terlambat 26 tahun tidak membangun transportasi massal atau mass rapid transit (MRT).

"Sudah direncanakan, seperti MRT, tapi tidak pernah dieksekusi, sehingga harga sudah mahal. Pembebasan lahan sudah mahal, coba mulai dulu bisa Rp10 juta hingga Rp20 juta. Ini keterlambatan yang harus dikejar," kata mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu.

Presiden menyebutkan, dirinya juga memerintahkan kota-kota lain membangun sarana transportasi massal.

"Misalnya, Palembang membangun kereta ringan, juga Bandung Raya," demikian Presiden Jokowi.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2016