Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi untuk penyusunan data Tourism Satellite Account (TSA).
“Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Pariwisata. Karena itu, ketersediaan data TSA sangat penting dalam mengukur capaian kinerja sektor pariwisata," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan secara daring bersama BPS yang berlangsung pada Senin (16/3), Widiyanti mengatakan kontribusi PDB pariwisata merupakan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Pariwisata.
Ketersediaan data yang mutakhir menjadi sangat penting dalam mengukur capaian sektor pariwisata, namun keterbatasan jeda waktu rilis data sekitar dua tahun membuat angka kontribusi terbaru belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini sektor pariwisata.
Baca juga: Kemenpar ingin jadikan Jakarta sebagai destinasi wisata libur Lebaran
Sebagai langkah antisipatif, Kementerian Pariwisata melakukan estimasi sementara kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 menggunakan pendekatan sektor-sektor yang terkait langsung dengan aktivitas pariwisata, seperti akomodasi, penyediaan makan dan minum, serta angkutan udara.
Berdasarkan pendekatan tersebut, kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 diperkirakan mencapai 3,97 persen.
Kementerian Pariwisata juga terus memperkuat kolaborasi strategis dengan BPS guna memastikan ketersediaan data sektor pariwisata yang lebih mutakhir, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan kebijakan nasional.
BPS dinilai dapat mempercepat proses perhitungan kontribusi PDB pariwisata tahun 2025 atau menghadirkan pendekatan statistik alternatif yang memungkinkan pengukuran dilakukan secara lebih terkini. Maka dari itu, Kementerian Pariwisata juga mendorong pelaksanaan survei Passenger Exit Survey (PES) yang menjadi komponen penting dalam menghitung pengeluaran wisatawan mancanegara atau inbound tourism consumption, termasuk di executive lounge bandara internasional.
Baca juga: Menpar imbau warga tak buang sampah di destinasi wisata
Kementerian Pariwisata juga telah melakukan koordinasi dengan InJourney (Angkasa Pura), 13 bandar udara internasional, serta BPS kabupaten dan kota sebagai pelaksana survei PES.
Koordinasi juga dilakukan dengan pengelola lounge, antara lain IAS Hospitality selaku pengelola Saphire Executive Lounge dan Concordia Executive Lounge, serta Garuda Executive Lounge.
“Pada prinsipnya kedua pihak pengelola executive lounge tersebut telah menyetujui pelaksanaan survei PES. Untuk mekanismenya akan mengikuti alur proses serta ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti.
Selain penguatan data PDB pariwisata, kedua pihak menyepakati kerja sama dalam penyusunan statistik tenaga kerja pariwisata tahun 2025 yang rencananya akan diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada akhir Maret 2026.
Penghitungan tenaga kerja pariwisata tahun 2025 tetap menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 untuk menjaga konsistensi dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Baca juga: Kemenpar dan asosiasi kolaborasi atasi lonjakan kunjungan saat Lebaran
“Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BPS dalam pengembangan statistik pariwisata nasional, termasuk dalam menyediakan data yang lebih responsif terhadap kebutuhan kebijakan,” kata Menteri Pariwisata.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan TSA Indonesia disusun menggunakan kerangka TSA: Recommended Methodological Framework (RMF) dan mengacu pada International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS), sehingga prosesnya kompleks karena melibatkan berbagai sumber data sektoral.
Amalia menambahkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kini telah ditetapkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang krusial bagi Indonesia, bahkan telah masuk dalam Indikator Utama Pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.
“Pemerintah menargetkan rasio PDB pariwisata meningkat dari sekitar 4,6 persen pada tahun 2025 menjadi 8 persen pada tahun 2045,” ujar Amalia.
Baca juga: Strategi Kemenpar dalam hadapi dinamika geopolitik global
Baca juga: Wamenpar: Destinasi wisata harus bebas pungli saat libur Lebaran
Baca juga: Kemenpar pantau perkembangan konflik Timur Tengah jaga wisata RI aman
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
