Ancaman bagi perikanan Indonesia bukan hanya konflik yang terjadi jauh di luar batas wilayah kita, melainkan kelemahan domestik yang membuat sistem kita mudah terguncang oleh konflik itu.
Jakarta (ANTARA) - Konflik di kawasan Teluk seharusnya tidak dipandang Indonesia semata-mata sebagai perang yang berlangsung jauh dari batas wilayah nasional.
Di era dunia yang saling terhubung, setiap guncangan geopolitik di satu kawasan dapat dengan cepat merambat, menjelma menjadi tekanan ekonomi yang terasa hingga ke belahan dunia lain.
Bagi Indonesia, negara kepulauan yang bertumpu pada logistik laut, distribusi antarpulau, dan sistem pangan berbasis perikanan, perang di Timur Tengah sesungguhnya merupakan alarm. Hal yang diuji bukan hanya stabilitas pasar global, tapi juga ketahanan sistem perikanan nasional kita.
Ketika konflik mendorong kenaikan harga energi, dampaknya tidak berhenti pada angka-angka makroekonomi. Tekanannya segera masuk ke biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya menjaga mutu komoditas.
Dalam sektor perikanan, pengaruh itu terasa sangat nyata. Kapal penangkap bergantung pada bahan bakar. Pelabuhan membutuhkan listrik, es, dan sarana bongkar muat. Industri pengolahan memerlukan penyimpanan dingin yang stabil. Distribusi ikan antardaerah membutuhkan transportasi cepat agar kualitas tetap terjaga. Karena itu, begitu harga energi bergerak naik, seluruh sistem perikanan ikut tertekan.
Di tingkat nelayan, persoalannya sederhana, tetapi berat. Ongkos melaut meningkat, sementara harga jual hasil tangkapan tidak selalu naik dengan kecepatan yang sama. Dalam situasi seperti ini, nelayan kecil menjadi kelompok yang paling rawan.
Mereka memiliki ruang modal terbatas, daya tahan kas yang tipis, dan posisi tawar yang lemah ketika harus berhadapan dengan rantai perdagangan yang panjang. Akibatnya, gejolak eksternal dapat berubah menjadi tekanan harian yang sangat konkret: apakah hari ini masih layak melaut atau justru berisiko merugi?
Pada subsektor budi daya, tekanannya juga tidak kalah serius. Biaya input produksi, distribusi benih, transportasi pakan, hingga mobilitas hasil panen sangat dipengaruhi oleh logistik dan energi. Dalam praktiknya, kenaikan biaya tidak selalu dapat segera dipindahkan ke harga jual. Pembudi daya kecil dan menengah pada akhirnya harus menyerap sebagian tekanan itu. Bila berlangsung lama, kemampuan mereka untuk bertahan akan menurun, dan pada titik tertentu pasokan bisa terganggu.
Di sinilah persoalan mendasarnya: sistem perikanan Indonesia masih sangat sensitif terhadap guncangan biaya.
Kita memang memiliki basis produksi yang besar, wilayah laut yang luas, serta jaringan pelabuhan dan sentra perikanan yang tersebar. Namun sistem yang besar belum tentu sistem yang tangguh. Ketahanan sejati tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ikan yang ditangkap atau dibudidayakan, tetapi oleh kemampuan menjaga agar ikan itu tetap mengalir secara efisien, bermutu, dan terjangkau dari sentra produksi ke konsumen.
Baca juga: KKP catat ekspor perikanan RI capai Rp16,7 triliun per Maret 2026
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
