Dengan menggabungkan fleksibilitas kebijakan moneter, ketepatan kebijakan fiskal, serta koordinasi yang kuat antara otoritas, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonominya di tengah ketidakpastian gl
Jakarta (ANTARA) - Ketidakpastian ekonomi global kembali menguat seiring meningkatnya tensi geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.
Dalam lanskap seperti ini, arah kebijakan moneter menjadi semakin sulit diprediksi. Pergeseran sikap Federal Reserve menuju pendekatan kebijakan "dua arah" menandai berakhirnya era kepastian bahwa suku bunga hanya akan bergerak turun.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar fenomena eksternal, melainkan tantangan nyata yang menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif, terukur, dan terkoordinasi.
Pendekatan "dua arah" pada dasarnya adalah pengakuan atas realitas bahwa risiko ekonomi kini bersifat simetris. Inflasi bisa kembali meningkat, tetapi pertumbuhan juga bisa melemah secara tiba-tiba. Dalam konteks global, kenaikan harga minyak menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian tersebut. Konflik di kawasan produsen energi, gangguan rantai pasok, serta kebijakan produksi negara-negara OPEC+ telah mendorong harga minyak kembali berada dalam tren naik.
Bagi negara seperti Indonesia yang masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor energi maka kenaikan ini membawa implikasi luas, baik terhadap inflasi, neraca perdagangan, maupun stabilitas fiskal.
Dalam situasi seperti ini, Bank Indonesia (BI) dihadapkan pada dilema klasik namun semakin kompleks. Di satu sisi, BI harus menjaga inflasi tetap dalam kisaran target, yang biasanya berada di sekitar 2,5% (plus-minus 1%). Namun di sisi lain, BI juga harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, terutama di tengah tekanan eksternal yang berpotensi melemahkan permintaan domestik.
Kenaikan harga minyak global secara langsung akan meningkatkan tekanan inflasi melalui beberapa kanal.
Pertama, kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
Kedua, biaya produksi di sektor industri juga akan meningkat, yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
Ketiga, jika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi, maka dampak inflasi akan menjadi lebih langsung dan signifikan.
Namun, karakter inflasi akibat kenaikan harga minyak cenderung bersifat cost-push, bukan demand-pull. Artinya, inflasi tidak disebabkan oleh kelebihan permintaan, melainkan oleh kenaikan biaya produksi. Dalam kondisi seperti ini, respons kebijakan moneter yang terlalu agresif —misalnya dengan menaikkan suku bunga secara tajam-- justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi tanpa secara efektif menurunkan inflasi. Di sinilah pendekatan “dua arah” menjadi krusial yaitu BI perlu menjaga fleksibilitas untuk merespons inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan secara berlebihan.
Baca juga: Harga energi Eropa berfluktuasi di tengah perubahan sinyal AS-Iran
Baca juga: Irlandia siapkan langkah jangka pendek tekan harga BBM
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
