Upaya ini dilakukan agar jumlah penduduk tidak terus mengalami lonjakan sehingga perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota di 34 Provinsi yang ada di Indonesia untuk program kampung KB ini,"Mangupura (ANTARA News) - Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, segera menggalakkan 1.000 kampung keluarga berencana (KB) di 34 provinsi yang ada di Tanah Air.
"Upaya ini dilakukan agar jumlah penduduk tidak terus mengalami lonjakan sehingga perlu melibatkan seluruh kabupaten/kota di 34 Provinsi yang ada di Indonesia untuk program kampung KB ini," ujar Puan Maharani, di Mangupura, Minggu.
Dalam menyukseskan 1.000 kampung KB itu, lanjut dia, perlu adanya dukungan Gubernur, Walikota dan Bupati dimasing-masing daerah dalam melaksanakan dan menyosialisasikan program pemerintah pusat tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan mayarakat itu sendiri untuk mendapatkan bimbingan dan fasilitas yang memadai.
Pihaknya mengakui berdasarkan informasi terkait Pemkab Badung dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam program KB itu tidak menjadi kendala dalam pendanaanya. Namun, akan menjadi masalah di kabupaten/kota lainnya dalam pendanaan itu.
"Artinya apabila data yang disajikan dalam program kampung KB di desa Badung ini benar adanya, maka dapat dijadi pilot proyek yang dapat dilakukan dimasing-masing kabupaten diseluruh Indonesia lainnya," ujarnya.
Menurut dia, apabila upaya KB ini betul-betul dilakukan di Kabupaten Badung untuk menekan jumlah kelahiran, maka angka kemiskinan di daerah itu diyakini pasti menurun.
"Mudah-mudahan dengan upaya ini dapat terus dilakukan masyarakat Badung dengan penuh kesadaran sehingga diyakini angka kemiskinan juga menurun yang nantinya juga berkaitan dengan pendidikan dan kesehaan masyarakat," katanya.
Ia menilai, dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sangat mutlak dilakukan sebagai jaminan dalam menerapkan kampung KB dapat berjalan baik.
Oleh sebab itu, ia meminta program kampung KB tidak berhenti setelah dilakukan pencanangan, maka program ini hanya sebagai acara seremonial semata, karena tidak dilakukan monitoring dan evaluasinya.
"Sehingga saya meminta dukungan dari kepala daerah, khusunya di Kabupaten Badung memnerikan data akurat untuk data masyarakat yang ikuti program KB ini," ujarnya.
Upaya monitoring data ini dapat dilakukan, setiap tiga bulan atau per enam bulan maupun per tahun, sehingga data-data dapat lebih akurat dengan adanya kampung KB dan dapat mengevaluasi apa saja yang dilakukan ke depannya, sebelum menghadapi bonus demografi Tahun 2020.
Ia menambahkan, pelaksanaan PIN polio yang diundur di Bali, karena Hari Suci Nyepi, sehingga diharapkan saat ini sudah dapat dilaksanakann PIN segera, untuk balita 0-59 bulan.
"PIN polio ini sebagai upaya mencegah terjadinya polio yang menyerang anak-anak Indonesia," ujarnya.
Pewarta: I Made Surya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
