"Saya diperintahkan Bapak Presiden untuk menerima Beliau-Beliau yang berdemo untuk menyampaikan aspirasinya," kata Pratikno di Kantor SeKretariat Negara, Jakarta.
Pratikno mengatakan para pengemudi yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai keberadaan angkutan umum berpelat hitam.
"Teman-teman ini terdaftar sebagai angkutan kuning, terdaftar dan resmi, di sisi lain ada jasa angkutan lain berpelat hitam yang meresahkan dan difasilitasi aplikasi online (daring)," tuturnya.
Mengenai tuntutan para pengemudi kepada pemerintah untuk memblokir aplikasi layanan angkutan tersebut, Pratikno mengatakan, "Kita menunggu langkah yang akan dilakukan oleh Kemkominfo, kita dorong angkutan umum yang aman terdaftar dan terkontrol oleh instansi yang berwenang."
Selain Mensesneg, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah dan Ketua PPAD Cecep Handoko hadir dalam pertemuan dengan perwakilan pengemudi angkutan umum tersebut.
Para pengemudi taksi, kopaja dan bajaj di Ibu Kota berdemonstrasi menuntut pemerintah menertibkan jasa angkutan umum berbasis aplikasi semacam Uber dan GrabCar.
"Tutup aplikasi, bubarkan aplikasi, bubarkan angkutan yang tidak sah," kata satu orator dalam unjuk rasa itu.
"Keberadaan angkutan online mengurangi penumpang. Setiap hari kami menomboki setoran," ucap Agus, seorang pengemudi taksi yang ikut unjuk rasa.
Para pengemudi angkutan umum mengeluh pendapatan mereka menurun setelah ada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang menurut kebanyakan pengguna lebih praktis dan lebih murah.
Pewarta: Agus Salim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
