MBG dapat menjadi katalisator nyata bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Penguatan ekonomi kerakyatan semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan menuntut negara menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga produktif.
Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir bukan sekadar sebagai intervensi sosial, melainkan sebagai instrumen strategis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG dalam kisaran Rp400 triliun–Rp450 triliun secara bertahap dalam beberapa tahun implementasi awal (estimasi berbagai dokumen perencanaan fiskal 2025–2029). Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun–Rp100 triliun per tahun, menjadikannya salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN. Jika dibandingkan, nilai ini setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara, sekaligus mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan skala fiskal sebesar ini, MBG memiliki daya dorong ekonomi yang sangat signifikan, khususnya bagi sektor-sektor ekonomi berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Inilah titik awal transformasi MBG dari sekadar program konsumsi menjadi katalisator ekonomi kerakyatan.
Rantai lokal
Salah satu kekuatan utama Program MBG terletak pada kemampuannya menciptakan permintaan agregat yang stabil terhadap produk pangan domestik. Dengan target penerima mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan, kebutuhan bahan baku pangan harian menjadi sangat besar.
Sebagai ilustrasi, jika satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, maka potensi perputaran ekonomi harian dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam satu tahun, angka ini dapat menembus Rp250 triliun–Rp300 triliun yang sebagian besar berpotensi diserap oleh pelaku ekonomi lokal.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Dengan adanya MBG, permintaan terhadap hasil pertanian seperti beras, sayur, telur, dan protein hewani akan meningkat signifikan. Hal ini berpotensi memperbaiki terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.
Selain itu, sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal yang dimulai dari katering, pengolahan makanan, hingga rantai distribusinya, maka dampak ekonominya akan jauh lebih inklusif dan menyentuh transformasi struktural ekonomi kerakyatan yang diharapkan.
Selanjutnya dalam efisiensi distribusi, nilai tambah ekonomi dapat diciptakan melalui pemendekan rantai distribusi logistik. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis wilayah, sehingga biaya logistik yang selama ini menyumbang hingga 14–23 persen dari PDB Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi yang tetap berputar di tingkat lokal dan kualitas ketahanan menu dalam Program MBG juga dapat semakin terjaga.
Dampak ganda
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
