Seoul (ANTARA News) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa negaranya segera melaksanakan uji hulu ledak nuklir dan peluncuran peluru kendali balistik, yang mampu membawa hulu ledak nuklir, kata kantor berita nasional Korea Utara KCNA pada Selasa.

Uji demikian dinilai melanggar sejumlah sanksi PBB, yang belakangan diperkuat dengan dukungan China, sekutu utama Korea Utara.

Kim mengeluarkan tanggapan tersebut saat memantau uji modul kembali peluru kendali balistik, yang mengukur kestabilan struktural bahan anti-panas, yang baru dikembangkan, kata KCNA.

Uji hulu ledak nuklir dan sejumlah roket balistik, yang mampu membawa hulu ledak nuklir, akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kepercayaan akan kemampuan serangan nuklirnya, dia mengarahkan pihak terkait membuat persiapannya serinci mungkin," kata kantor berita itu.

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda di tempat pengujian nuklir Korea Utara atau pangkalan roket jarak jauh mereka, namun mengatakan bahwa Korea Utara terus mempertahankan kesiapan mereka untuk melakukan uji coba nuklir.

Presiden Korea Selatan Park Geun Hye mengatakan Korea Utara akan membawa diri mereka ke arah penghancuran diri jika mereka tidak berubah dan terus melawan komunitas internasional.

Laporan terkait Korea Utara itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea saat pasukan Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer gabungan tahunan yang disebut oleh Seoul sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Dalam dugaan sebuah simulasi kembalinya toket, surat kabar resmi milik Partai pekerja Korea Utara yang berkuasa menerbitkan sebuah gambar pada Selasa, yang menunjukkan sebuah benda berbentuk kubah yang ditempatkan di bawah sesuatu yang tampaknya merupakan sebuah mesin roket, ditembakkan dengan pendorong yang berapi. Dalam gambar yang terpisah, Kim memantau objek yang dijelaskan oleh KCNA sebagai sebuah ujung hulu ledak.

Korea Utara telah mengeluarkan pernyataan provokatif hampir setiap harinya sejak berada di bawah resolusi PBB yang diberlakukan pada bulan ini untuk memperketat sanksi terhadap negaranya, setelah mereka melaksanakan uji coba nuklir pada Januari dan peluncuran roket jarak jauh pada bulan lalu.

Pada 1962, Amerika Serikat meluncurkan misil balistik dengan hulu ledak aktif dikenal dengan nama uji Burung Pengawal. China melakukan uji serupa pada 1966.

"Yang akan menjadi hal buruk adalah jika Korea Utara mengulang kembali operasi burung Pengawal atau uji coba nuklir China keempat dan melakukan keduanya dalam waktu bersamaan," kata Jeffrey Lewis dari Institut Studi Internasional Middlebury di California.

"Untuk saat ini, itu tampak seperti sebuah uji coba nuklir dan beberapa uji misil dalam urutan yang berdekatan," dia mengatakan.

Keraguan

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan setelah adanya laporan Korea Utara itu, bahwa mereka masih belum yakin bahwa Korea Utara telah memiliki teknologi untuk memulangkan misil, yang seharusnya termasuk kemampuan untuk mengarahkan toket itu setelah memasuki atmosfir.

Pakar dari Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan bahwa kesepakatan umumnya adalah bahwa Korea Utara saat ini belum berhasil memperkecil sebuah hulu ledak nuklir untuk dapat dipasang di misil balistik antar benua.

Lebih penting lagi, kesepakatannya adalah belum adanya uji coba yang membuktikan bahwa mereka telah menguasai teknologi pemulangan roket yang dibutuhkan untuk membawa senjata itu kembali ke dalam atmosfir.

Kim mengatakan pada minggu lalu bahwa negaranya telah berhasil memperkecil sebuah hulu ledak nuklir.

Korea Utara, yang telah melakukan empat uji coba nuklir, juga mengklaim bahwa uji coma nuklir Januari mereka merupakan uji coba sebuah bom hidrogen, meskipun sebagian besar pakar mengatakan ledakannya terlalu kecil untuk sebuah ledakan yang berasal dari bom hidrogen.

Korea Utara juga mengatakan bahwa satelit yang mereka luncurkan ke orbit bumi berfungsi dengan baik, meskipun belum diverifikasi secara independen.

Korea Utara membantah segala kritik terkait program nuklir dan misil mereka, meskipun yang berasal dari sekutunya, China, mengatakan bahwa mereka memiliki hak kedaulatan untuk mempertahankan diri dari segala ancaman dan untuk melakukan program luar angkasa, yang meletakkan satelit di orbit bumi.

Resolusi Dewan Keamanan PBB yang baru memperluas sejumlah sanksi yang ada dengan cara mewajibkan para negara anggotanya untuk memeriksa seluruh Kargo yang mengarah atau berasal dari Korea Utara dan melarang perdagangan batu bara Korea Utara, yang dianggap sebagai sumber dana program nuklir mereka.

Menteri luar negeri dari Korea Selatan dan China membicarakan sejumlah sanksi baru terhadap Korea Utara melalui telepon pada Senin akhir, dan sepakat bahwa penting untuk memberlakukannya dengan cara yang lengkap dan komprehensif, kata China pada Selasa sebagaimana dikutip oleh Reuters.

(an/KR-MBR)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016