Para penerima manfaat program listrik murah dan hemat tersebut adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima program raskin dan belum memiliki kilowatt hours (kWh) dari PLN."
Mataram (ANTARA News) - Dinas Pertambangan dan Energi Nusa Tenggara Barat mencatat lebih dari 3.700 rumah tangga yang tergolong kurang mampu menjadi sasaran program pemasangan listrik gratis dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di provinsi itu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Nusa Tenggara Barat (NTB) H M Husni, di Mataram, Rabu, menyebutkan sumber dana pemasangan listrik gratis tersebut berasal dari APBN sekitar 3.000 rumah tangga (RT) dan APBD Provinsi NTB 700 RT.

"Para penerima manfaat program listrik murah dan hemat tersebut adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima program raskin dan belum memiliki kilowatt hours (kWh) dari PLN," katanya.

Ia mengatakan program listrik murah dan hemat dengan dana dari APBN ditangani langsung oleh PLN Wilayah NTB, sedangkan dari APBD dikoordinasikan dengan Distamben NTB.

Sasaran penerima tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, namun lebih banyak di Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan daerah dengan desa dan penduduk terbanyak di NTB.

Untuk mendapatkan pemasangan listrik gratis, kata Husni, masyarakat harus mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten/kota atau bisa langsung ke Pemerintah Provinsi NTB, baik secara individu maupun berkelompok.

Selain mendapat kWh gratis, rumah tangga sasaran yang lolos verifikasi juga akan dipasangkan instalasi listrik dan lampu hemat energi di tiga titik rumahnya.

"Untuk pemasangan instalasi listrik di rumah tidak dipungut biaya, kalau kWh kami yang bayar ke PLN, ini untuk yang didanai dari APBD," ujarnya.

Program listrik murah dan hemat, kata dia, juga sudah dilaksanakan pada 2015, di mana jumlah sasaran penerima sebanyak 3.500 dari dana APBN, sedangkan dari APBD 2.060 RT.

Melalui program listrik murah dan hemat tersebut diharapkan rasio elektrifikasi di NTB, terus meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara.

Rasio elektrifikasi di NTB, hingga akhir 2015 mencapai 72,67 persen, sehingga masih ada 27 persen RT kurang mampu yang belum menikmati listrik secara langsung dari PLN.

"Itu tidak hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan karena ada RT yang kurang mampu masih dialiri listrik dari tetangganya karena belum memiliki kWh dari PLN," kata Husni.

Pewarta: Awaludin
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016