Urgensi rapat ini adalah karena persoalan urbanisasi tidak hanya terjadi saat momen Lebaran dan arus balik, tetapi juga berdampak pada tata wilayah jika tidak diantisipasi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyusun rencana aksi dalam rapat koordinasi bersama 15 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengantisipasi arus urbanisasi yang semakin meningkat setiap tahun, utamanya pasca-libur Lebaran.

"Urgensi rapat ini adalah karena persoalan urbanisasi tidak hanya terjadi saat momen Lebaran dan arus balik, tetapi juga berdampak pada tata wilayah jika tidak diantisipasi dengan baik. Tanpa perencanaan yang matang, dampaknya bisa luas," kata Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan setiap tahun Jakarta mengalami penambahan sekitar 16 ribu penduduk akibat urbanisasi dari desa. Penambahan ini harus diantisipasi, baik dari sisi pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, maupun layanan publik lainnya.

"Jika tidak dihitung secara presisi, akan muncul risiko kepadatan, kemacetan, hingga penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat, bahkan potensi peningkatan kriminalitas," ucapnya.

Baca juga: BKKBN dorong akses pekerjaan dari mana saja untuk pembangunan merata

Ia menekankan arus urbanisasi yang diatur secara matang, baik dari sisi strategis maupun teknis, dapat membantu mewujudkan kebijakan yang lebih terintegrasi, utamanya seiring dengan disusunnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan fenomena luapan pemudik yang seringkali membawa keluarganya kembali ke kota cenderung dibiarkan tanpa koordinasi yang kuat antar- K/L.

"Akibatnya, penanganan urbanisasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, baik daerah yang menerima penduduk maupun daerah yang ditinggalkan. Padahal, diperlukan kebijakan di tingkat nasional sebagai acuan bersama," kata Bonivasius.

Baca juga: Kemendukbangga: Arus balik terpusat di kota hambat bonus demografi

Boni mengemukakan Indonesia sebenarnya sudah memiliki indikator seperti net migration rate atau ukuran yang menunjukkan selisih antara jumlah orang yang masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dari suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya per 1.000 penduduk per tahun.

"Itu bisa menunjukkan kecenderungan perpindahan penduduk. Jika indikator ini dimanfaatkan secara optimal, maka daerah bisa menyiapkan langkah antisipatif, baik untuk menerima penduduk maupun menahan agar penduduk tidak terus berpindah ke kota," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya, koordinasi bersama 15 K/L untuk menyusun rencana aksi bersama bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mengelola arus urbanisasi secara lebih sinergis.

Baca juga: Migrasi penduduk pascamudik tinggi, pemerataan ekonomi jadi kunci

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.