Juru bicara Ban, Stephane Jurracic, Jumat, di New York, menyatakan, pemerintah Maroko pekan lalu menuduh Ban tak lagi netral dalam konflik tersebut dan pada Kamis memerintahkan PBB untuk mengurangi 84 staf internasional dari misi Sahara Barat, MINURSO.
Dewan Keamanan PBB yang beranggota 15 negara membahas krisis itu selama beberapa jam pada Kamis. Setelah itu, Duta Besar Angola untuk PBB, Ismael Gaspar Martins, presiden dewan bulan ini, mengatakan para anggota telah menyampaikan keprihatinan mereka tetapi sepakat untuk secara individual melakukan pendekatan dengan Maroko guna menjamin situasi itu "berkembang positif."
Dalam keterangannya yang disampaikan secara berhati-hati oleh Dujarric, menjelaskan kekecewaan Ban. "Akan lebih baik kita telah menerima kata-kata lebih jelas dari presiden Dewan Keamanan," kata dia tanpa memerinci.
Dujarric mengatakan, Ban akan membawa isu itu dalam jamuan makan siang bulanan dengan para anggota dewan.
Para diplomat mengatakan para anggota dewan itu yang berbeda pendapat dengan pernyataan dukungan kuat Ban dan menyokong negara-negara yang mengurusi isu tersebut secara bilateral termasuk Prancis, sekutu tradisional Maroko bersama Mesir, Spanyol dan Senegal. Pernyataan-pernyataan DK perlu suara bulat.
Kontroversi atas komentar-komentar Ban merupakan pertikaian paling buruk Maroko dengan PBB sejak 1991, ketika badan dunia itu membantu mewujudkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang atas Sahara Barat dan mendirikan misi tersebut.
Pekan lalu Rabat mengeritik Ban karena menggunakan kata "okupansi" (pendudukan) untuk melukiskan pencaplokan (aneksasi) kawasan itu pada saat memanasnya perjuangan sejak 1975, ketika mengambil alih kekuasaan dari kekuatan kolonial Spanyol.
Awal bulan ini Ban mengunjungi kamp-kamp pengungsi di bagian selatan Aljazair bagi orang-orang Sahrawi, yang mengatakan Sahara Barat milik mereka dan berperang melawan Maroko sampai gencata senjata terwujud. Ban juga menuding Maroko mendukung ujuk rasa terhadapnya yang ia lukiskan sebagai serangan personal.
Fron Polisario, organisasi rakyat Sahrawi, menginginkan sebuah referendum termasuk masalah kemerdekaan, tetapi Rabat menyatakan pihaknya hanya akan memberi semi otonomi.
Dewan Keamanan PBB yang beranggota 15 negara membahas krisis itu selama beberapa jam pada Kamis. Setelah itu, Duta Besar Angola untuk PBB, Ismael Gaspar Martins, presiden dewan bulan ini, mengatakan para anggota telah menyampaikan keprihatinan mereka tetapi sepakat untuk secara individual melakukan pendekatan dengan Maroko guna menjamin situasi itu "berkembang positif."
Dalam keterangannya yang disampaikan secara berhati-hati oleh Dujarric, menjelaskan kekecewaan Ban. "Akan lebih baik kita telah menerima kata-kata lebih jelas dari presiden Dewan Keamanan," kata dia tanpa memerinci.
Dujarric mengatakan, Ban akan membawa isu itu dalam jamuan makan siang bulanan dengan para anggota dewan.
Para diplomat mengatakan para anggota dewan itu yang berbeda pendapat dengan pernyataan dukungan kuat Ban dan menyokong negara-negara yang mengurusi isu tersebut secara bilateral termasuk Prancis, sekutu tradisional Maroko bersama Mesir, Spanyol dan Senegal. Pernyataan-pernyataan DK perlu suara bulat.
Kontroversi atas komentar-komentar Ban merupakan pertikaian paling buruk Maroko dengan PBB sejak 1991, ketika badan dunia itu membantu mewujudkan gencatan senjata untuk mengakhiri perang atas Sahara Barat dan mendirikan misi tersebut.
Pekan lalu Rabat mengeritik Ban karena menggunakan kata "okupansi" (pendudukan) untuk melukiskan pencaplokan (aneksasi) kawasan itu pada saat memanasnya perjuangan sejak 1975, ketika mengambil alih kekuasaan dari kekuatan kolonial Spanyol.
Awal bulan ini Ban mengunjungi kamp-kamp pengungsi di bagian selatan Aljazair bagi orang-orang Sahrawi, yang mengatakan Sahara Barat milik mereka dan berperang melawan Maroko sampai gencata senjata terwujud. Ban juga menuding Maroko mendukung ujuk rasa terhadapnya yang ia lukiskan sebagai serangan personal.
Fron Polisario, organisasi rakyat Sahrawi, menginginkan sebuah referendum termasuk masalah kemerdekaan, tetapi Rabat menyatakan pihaknya hanya akan memberi semi otonomi.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
