Jakarta (ANTARA) - Gejolak global kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hitungan angka, tetapi juga dalam kemampuan negara membaca arah risiko dan meresponsnya dengan strategi yang tepat.
Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sejak akhir Februari 2026 telah menjalar jauh melampaui batas geografisnya.
Disrupsi energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke kisaran Rp16.900, hingga Rp17.058 per dolar AS.
Situasi ini bukan sekadar episode volatilitas biasa, melainkan peringatan serius tentang rapuhnya fondasi yang selama ini sudah dianggap cukup kokoh.
Dalam konteks ini, langkah awal pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi menunjukkan bahwa respons tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada pengelolaan risiko yang terukur.
Pendekatan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dengan kesadaran penuh atas kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Hanya saja, fase ini baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih dalam.
Pertanyaan kuncinya, bukan lagi apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Di sinilah persoalan struktural yang selama ini sering terabaikan mulai terlihat. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi.
Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam perspektif ini, bukan lagi isu teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi.
Arah risiko
Simulasi dan riset yang dilakukan GREAT Institute memberikan gambaran yang semakin memperjelas arah risiko.
Dalam skenario moderat, ketika harga minyak berada di kisaran USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan masih dapat dijaga pada rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.
Ketika tekanan meningkat dan harga minyak bergerak ke rentang USD 105 hingga 120 per barel, defisit berpotensi melebar, hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin tertekan.
Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira juga telah menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda.
Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan multiplier rendah.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
