Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kemudahan akses terhadap pendidikan bermutu menjadi kunci utama dalam upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia, sekaligus fondasi memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.
“Pemberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari akses dan mutu pendidikan. Ini adalah jalan utama membuka pengetahuan, membangun kepercayaan diri, dan memperluas ruang kepemimpinan perempuan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, peningkatan kualitas dan akses pendidikan menjadi strategi penting untuk menjawab tantangan kesenjangan gender yang masih terjadi.
Berdasarkan laporan World Economic Forum, skor Indeks Kesenjangan Gender Indonesia pada 2025 tercatat 0,692, yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 148 negara.
“Ini pekerjaan rumah besar kita. Pendidikan yang bermutu adalah fondasi untuk mengubah angka ini agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga memimpin dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Baca juga: Kemendikdasmen canangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan lewat Pendidikan
Lestari menilai pencanangan April 2026 sebagai Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan.
Ia menjelaskan meskipun akses pendidikan dasar relatif baik, tantangan masih terlihat pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Data menunjukkan partisipasi perempuan di sektor tersebut masih rendah.
“Meski akses pendidikan sudah baik, kita masih menghadapi kesenjangan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Data ILO 2024 mencatat perempuan lulusan STEM hanya 35 persen dan yang bekerja di sektor yang sama hanya delapan persen, padahal STEM adalah sektor kunci masa depan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa angka partisipasi sekolah perempuan usia 7–18 tahun relatif tinggi, yakni 99,42 persen pada kelompok usia 7–12 tahun dan 79,56 persen pada kelompok usia 16–18 tahun. Namun, kesenjangan kualitas dan relevansi pendidikan masih menjadi tantangan.
Baca juga: Arifah: Perlu kolaborasi K/L agar perempuan berdaya dengan pendidikan
Lestari menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk peningkatan kapasitas perempuan di sektor strategis.
Ia juga mendorong sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan sistem pendidikan inklusif yang mampu menjangkau seluruh kelompok perempuan tanpa diskriminasi.
“Dengan berbagai upaya ini, kita berharap lahir perempuan yang lebih berdaya saing, berkompeten, dan siap mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan dinilai menjadi langkah krusial dalam menciptakan kesetaraan, memperluas peluang kerja, serta mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor.
Baca juga: MPR dorong layanan pendidikan berkualitas bagi perempuan pedalaman
Baca juga: Pimpinan MPR minta kesenjangan perempuan di desa-kota segera diatasi
Baca juga: KemenPPPA dorong penguatan pendidikan politik perempuan di Indonesia
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
