Percepatan pembangunan huntap di Sumatera tetap jadi prioritas utama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) tetap menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

“Kami sampaikan huntap adalah menjadi prioritas yang paling penting, kemudian juga nanti hal-hal yang sangat urgent, seperti jembatan, jalan, yang itu memang menjadi jalan utama,” ujar Tito usai Rapat Kerja di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Senin.

Tito menjelaskan, meskipun pemerintahan, akses jalan, dan aktivitas masyarakat seperti pasar sudah mulai berjalan normal, akan tetapi masih banyak infrastruktur yang sifatnya baru fungsional dan perlu diselesaikan secara permanen.

Menurut dia, sejumlah sektor yang masih membutuhkan penanganan meliputi lahan pertanian seperti sawah dan tambak, pembangunan jalan dan jembatan permanen, serta penyelesaian jembatan sementara.

Selain itu, pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak menjadi fokus utama agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

Selain huntap, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur vital seperti jalan utama dan jembatan strategis, serta pembersihan lumpur di sejumlah titik terdampak.

Tito menambahkan, mengingat kompleksitas permasalahan di lapangan, termasuk kebutuhan normalisasi sungai dan pembangunan permanen lainnya, diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan hingga tiga tahun.

“Jadi inilah program pemulihan untuk masa diperkirakan, kalau kita estimasi tiga tahun. Sehingga dibuatkan renduk (rencana induk),” ujarnya.

Namun demikian, rencana induk tersebut akan ditinjau kembali untuk menentukan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan pada 2026, terutama pembangunan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya. Sementara pekerjaan yang kurang mendesak akan dilanjutkan pada 2027 hingga 2028.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden, kata dia, telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak guna mendukung percepatan tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam menyampaikan penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah melalui proses sinkronisasi antara usulan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

Menurut dia, usulan daerah yang mencapai hampir Rp200 triliun dan rencana kerja kementerian/lembaga sekitar Rp98 triliun telah diselaraskan menjadi kebutuhan pembiayaan indikatif sebesar Rp120 triliun.

“Dari total tersebut, sekitar Rp100,2 triliun akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dalam kurun waktu tiga tahun,” ujar Medrizal.

Untuk tahun pertama pelaksanaan pada 2026, Bappenas mendorong agar Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sekitar Rp40 triliun untuk percepatan proses pelaksanaan yang tertuang dalam rencana induk bisa segera terealisasi.

“Untuk tahun pertama 2026, kita akan coba diskusikan dengan Kemenkeu bagaimana kita mendorong agar ABT bisa dilaksanakan untuk mempercepat proses pelaksanaan yang mungkin hampir mencapai Rp40 triliun,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain