Washington (ANTARA) - Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) disebut mendesak Hamas agar segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi Jalur Gaza paling lambat akhir pekan ini, kata laporan media.
New York Times, mengutip sumber, pada Senin menyampaikan bahwa Amerika Serikat menginginkan Hamas menyerahkan hampir semua persenjataannya serta menyerahkan peta jaringan terowongan bawah tanah di Jalur Gaza.
Kemudian, perwakilan dari kedua pihak akan bertemu di Mesir pada Selasa ini dalam rangka merampungkan kesepakatan demiliterisasi pada akhir pekan ini, meski jadwal pertemuan tersebut masih bisa berubah.
November lalu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Resolusi 2803 yang menyetujui implementasi rencana perdamaian Gaza yang disepakati Hamas dan Zionis Israel pada Oktober 2025.
Pada pertengahan Januari lalu, duta khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, mengumumkan pelaksanaan tahap kedua rencana perdamaian Gaza.
Tahap tersebut mencakup penarikan tentara Zionis dari wilayah Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dan pendirian struktur pemerintahan baru untuk Gaza di bawah BoP yang dipimpin Trump.
Adapun Trump mengumumkan pendirian BoP pada Januari dan mengundang sekitar 50 negara untuk bergabung. Pertemuan perdana BoP berlangsung di Washington pada 19 Januari dengan dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara.
Meski dengan berjalannya transisi menuju tahap kedua rencana perdamaian Gaza yang disusun Trump, bentrokan dilaporkan masih terus terjadi antara kelompok pejuang Palestina dengan pasukan penjajah Zionis di Jalur Gaza.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Perundingan Rencana Perdamaian Gaza ditunda akibat serangan AS-Israel
Baca juga: Trump ancam Hamas akan "ditindak tegas" jika gagal lucuti senjatanya
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sejatinya, kesepakatan gencatan senjata hanyalah tinta di atas kertas bagi militer Zionis Yahudi. Sebab, serangan rudal dan operasi militer terus terjadi hingga detik ini. Pemukiman warga hingga sekolah menjadi target serangan, akibatnya tidak sedikit warga Gaza yang gugur, termasuk anak-anak dan perempuan. Ironisnya, tidak ada sanksi internasional yang berarti atas Zionis Yahudi.
Solusi hakiki bagi Gaza dan Palestina secara komprehensif sejatinya bukan dengan diplomasi yang tunduk pada aturan main Barat, melainkan melalui institusi politik Islam dalam naungan Daulah Islam. Palestina adalah tanah kharajiyah yang merupakan milik seluruh umat Islam sehingga kewajiban membebaskannya jatuh pada kekuatan militer yang berada di bawah satu komando jihad.