Meskipun curah hujan di Kabupaten Demak rendah, warga Demak tetap harus mewaspadai datangnya banjir ketika pada saat bersamaan di kawasan hulu terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Kerusakan lahan di bagian hulu Sungai Tuntang menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Dewan Sumber Daya Air (SDA) atau Tim Pengelola SDA Jeratun Seluna Hendy Hendro menilai penting adanya perbaikan kawasan tangkapan air melalui program penghijauan yang konsisten.
Setiap forum pertemuan, dia selalu menyoroti perlunya pemulihan daerah tangkapan air yang kini fungsinya terus turun. Salah satu penyebabnya ialah berkurangnya tanaman keras di kawasan hulu yang seharusnya berperan sebagai penyerap air. Kawasan itu, kini, beralih menjadi lahan tanaman semusim.
Selain itu, kebijakan Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) juga dinilai perlu ditinjau ulang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hutan demi kesejahteraan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan. Pasalnya, dampak dari pengelolaan yang kurang tepat di kawasan hulu dapat menimbulkan kerugian besar di wilayah hilir, terutama berupa banjir yang terjadi secara berulang.
Belasan rumah warga Demak yang hanyut tanpa lagi bisa ditempati menjadi alarm perlunya kesadaran bersama untuk menjaga keseimbangan alam dari kawasan hulu hingga hilir, serta perbaikan infrastruktur pendukung daerah aliran sungai.
Hendy menilai solusi penanganan banjir di aliran Sungai Tuntang tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan sipil teknis seperti pembangunan tanggul atau cekdam. Lebih dari itu, diperlukan upaya penghijauan di kawasan vital agar daya serap air meningkat dan mampu menahan laju limpasan air saat hujan deras.
Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor kunci. Warga di kawasan hulu, mulai dari Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, hingga Kabupaten Grobogan, diimbau untuk memahami bahwa aktivitas yang mengabaikan keseimbangan lingkungan akan berdampak pada masyarakat di wilayah hilir.
Di sisi lain, masyarakat di kawasan hilir juga diingatkan untuk tidak memanfaatkan bantaran sungai secara sembarangan. Aktivitas di sekitar aliran sungai berpotensi menghambat arus air, terutama saat curah hujan tinggi, yang pada akhirnya dapat memicu luapan air hingga menyebabkan tanggul jebol.
Untuk mendukung penanganan yang lebih efektif, Hendy juga mengusulkan adanya penelitian terbaru terkait debit limpasan air di seluruh aliran sungai. Data tersebut sangat penting agar pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti cekdam dan bangunan lainnya dapat memberikan hasil yang maksimal.
Kalaupun penelitian sudah pernah dilakukan, maka perlu diperbarui karena kondisi di lapangan terus berubah, mulai dari alih fungsi lahan, sedimentasi, hingga pemanfaatan bantaran sungai oleh masyarakat.
Peristiwa jebolnya tanggul dan meluapnya air sungai dinilai bukan semata akibat cuaca ekstrem atau tingginya curah hujan, melainkan juga karena kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin kritis.
Kerusakan DAS Tuntang terjadi akibat degradasi lingkungan yang terus berlangsung. Faktor penyebabnya meliputi kerusakan lahan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, berkurangnya tutupan vegetasi, serta menyempitnya daerah tangkapan air. Dampaknya adalah meningkatnya debit limpasan air saat hujan yang memperbesar potensi banjir.
Selain itu, praktik pengolahan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi turut memperburuk kondisi. Kemampuan tanah dalam menyerap air menurun, sehingga aliran air langsung menuju sungai dalam jumlah besar.
Untuk itu, penanganan DAS Tuntang harus dilakukan secara serius, komprehensif, dan holistik. Pendekatan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh seluruh komponen ekosistem.
Penanganan mencakup aspek biotik seperti lahan, air, dan tata ruang melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir, sumur resapan, biopori, serta penerapan konservasi lahan. Dari sisi biotik, diperlukan penghijauan, reboisasi, serta pengembangan agroforestri. Sementara dari aspek sosial, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran lingkungan.
Upaya ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah lintas sektor, akademisi, organisasi non-pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Kolaborasi yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan diharapkan mampu memulihkan kondisi DAS Tuntang dan mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
