DK PBB gagal adopsi resolusi kebebasan navigasi di Selat Hormuz

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Dewan Keamanan PBB, Selasa, gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah "pertahanan" terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz setelah Rusia dan China menggunakan hak veto mereka.

Rancangan resolusi tersebut, yang disusun oleh Bahrain, menerima 11 suara mendukung.

Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut.

Rancangan sangat mendorong negara-negara untuk "mengoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz, termasuk melalui pengawalan kapal dagang dan komersial, dan untuk mencegah upaya untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz."

Rancangan tersebut juga meminta upaya koordinasi anggota dewan untuk bersifat "defensif," dan mengambil "semua langkah yang tepat" untuk memastikan kegiatan mereka "dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional."

Resolusi tersebut selanjutnya menyerukan agar "hak dan kebebasan navigasi" negara-negara pihak ketiga diperhatikan dengan saksama, dengan tujuan untuk memastikan "lintasan yang tidak terhambat dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz."

Berbicara setelah pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani menyatakan "penyesalannya" kepada Dewan karena gagal mengadopsi rancangan resolusi tersebut.

"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," katanya.

Bahrain saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB.

Sumber: Anadolu

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain