Jakarta (ANTARA) - Indonesia menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik dalam rangka mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan upaya tersebut dilakukan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dalam serangkaian pertemuan dengan berbagai mitra dari negara anggota Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS).

"Pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian pertemuan itu adalah terkait dengan hubungan bilateral dan penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia untuk keanggotaan di Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030," kata Nabyl di Jakarta, Rabu.

Baca juga: RI serukan pertemuan darurat DK PBB selidiki gugurnya anggota UNIFIL

Ia menyampaikan bahwa penggalangan dukungan tersebut dilakukan Arrmanatha saat berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OACPS di Malabo, Guinea Khatulistiwa, pada 27-29 Maret lalu.

Di sela-sela KTT OACPS, Arrmanatha berkesempatan membahas hubungan bilateral dengan presiden Sudan dan presiden Gabon, serta mengupayakan dukungan terhadap keanggotaan RI di DK PBB.

Selain itu, Arrmanatha bertemu dengan para menteri luar negeri (menlu) dari Botswana, Seychelles, Sao Tome dan Principe, serta Guinea Khatulistiwa, untuk membicarakan isu yang sama, kata Nabyl.

Selain mengumpulkan dukungan, Arrmanatha juga menghadiri sejumlah sesi dialog dengan mitra strategis dalam KTT OACPS dan menyampaikan pernyataan terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

"Isu pertama yaitu mengajak negara-negara Afrika, Pasifik, dan Karibia untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas bersama di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini," jelas Nabyl.

Baca juga: RI ajukan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2029-2030

Arrmanatha pun menyampaikan pesan Indonesia kepada para mitra strategis untuk saling berkolaborasi dalam aspek kedaulatan digital dan ketahanan dalam sektor teknologi, serta membangun ketahanan dalam sektor ekonomi biru dan ketahanan iklim.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM), yang disampaikan pada 14 Januari lalu, Menlu RI Sugiono mengumumkan bahwa Indonesia akan mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030 dan akan segera memulai kampanye untuk menggalang dukungan.

Indonesia pernah menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB sebanyak empat kali, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2021. Indonesia juga sempat memegang presidensi DK PBB pada Agustus 2020.

Baca juga: RI incar posisi anggota tidak tetap DK PBB periode 2029--2030

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.