...usulan pembentukan BRR ini agar lebih mempermudah pelaksanaan di lapangan

Kota Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di tiga provinsi Sumatera.

"Kami mencoba mengusulkan ini sebagai salah satu alternatif," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam di Padang, Rabu.

Medrilzam mengatakan BRR tersebut diharapkan disetujui Presiden sehingga pada 2027 dan 2028 penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera lebih maksimal, serta satu pintu.

"Jadi, usulan pembentukan BRR ini agar lebih mempermudah pelaksanaan di lapangan, di bawah satu pintu," ucapnya.

Praktik baik BRR tersebut sudah pernah dilakukan pemerintah pada saat menangani dampak bencana tsunami yang melanda Provinsi Aceh 2004. Oleh karena itu, Bappenas kembali mengusulkan agar hal serupa dilakukan guna menangani dampak yang terjadi di Sumbar, Sumatera Utara dan Aceh.

Baca juga: Pembelajaran di Aceh sudah 100 persen meski masih ada kelas darurat

Di sisi lain, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana akan membantu mengawasinya. Usulan pembentukan BRR diajukan lewat Peraturan Presiden yang juga akan ditetapkan Presiden.

Usulan ini sekaligus untuk mengurangi beban Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Sumatera. Dalam rencananya, BRR akan dicoba langsung pada 2026.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan total kerusakan dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir 2025 mencapai Rp33,55 triliun, dengan kebutuhan pemulihan mendesak sebesar Rp21,44 triliun.

Ia mengatakan penanganan dan pemulihan bencana di Ranah Minang sangat krusial karena wilayah yang menjadi episentrum bencana merupakan kontributor utama perekonomian Sumbar.

Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak bencana selama ini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

"Pemulihan ini bukan sekadar rehabilitasi fisik, tetapi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seluruh provinsi," ujarnya.

Baca juga: Satgas PRR: Pemulihan rumah ibadah di Aceh sudah mencapai 98 persen

Baca juga: Percepatan pembangunan huntap di Sumatera tetap jadi prioritas utama

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.