Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menjelaskan alasan veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan Bahrain, dengan menilai langkah tersebut berisiko memicu eskalasi konflik.
“Penyebab utama gangguan di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Tindakan Dewan tidak boleh melegitimasi penggunaan kekuatan, apalagi memperkeruh situasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu.
Rusia dan China memveto draf resolusi itu dalam pemungutan suara Selasa (7/4). Sebanyak 11 anggota DK PBB mendukung, dua menolak, dan dua abstain, termasuk Pakistan yang berperan sebagai mediator antara AS dan Iran.
Baca juga: Rusia, China, Prancis blokir resolusi DK PBB soal Hormuz
Draf resolusi diusulkan Bahrain dengan dukungan negara-negara Teluk dan AS, serta telah mengalami sedikitnya lima kali revisi sebelum diajukan.
Redaksi draf juga dilunakkan, dari semula mengizinkan penggunaan kekuatan ofensif menjadi hanya tindakan defensif untuk membuka jalur pelayaran. Bahrain merupakan satu-satunya anggota Liga Arab di DK PBB dan menjabat presiden Dewan bulan ini.
“China menegaskan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk harus dihormati sepenuhnya, serta keselamatan jalur pelayaran dan infrastruktur energi harus dijaga,” ujar Mao Ning.
Menurutnya, solusi mendasar untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz adalah segera mengakhiri konflik.
“Tindakan Dewan harus meredakan situasi, bukan memberi dasar hukum bagi operasi militer yang tidak sah,” tegasnya.
Mao menyatakan posisi China dalam pemungutan suara bersifat objektif dan tidak memihak, serta akan dinilai oleh sejarah.
Ia menambahkan bahwa China dan Rusia telah mengedarkan draf resolusi tandingan yang menekankan deeskalasi, dialog, serta penghormatan terhadap kebebasan navigasi.
Menurut Mao, draf tersebut juga mencerminkan aspirasi komunitas internasional.
“China siap bekerja sama dengan semua pihak untuk mendorong deeskalasi dan memulihkan stabilitas di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah,” katanya.
Ia juga menilai krisis energi global saat ini dipicu konflik Iran, seraya menegaskan penolakan China terhadap sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional.
“Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan global. Menjaga stabilitasnya adalah kepentingan bersama,” ujarnya.
Iran diketahui membatasi transit minyak sejak pecah konflik dengan AS dan Israel pada 28 Februari 2026, memicu lonjakan harga energi global.
Parlemen Iran juga menyetujui rancangan aturan yang mencakup pungutan transit dalam mata uang rial, larangan bagi kapal AS dan Israel, serta pembatasan terhadap negara yang menerapkan sanksi terhadap Iran.
Baca juga: China: Veto Amerika di Dewan Keamanan PBB tunjukkan standar ganda
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
