Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ketahanan fiskal negara sangat penting untuk diperhatikan menyusul dinamika harga komoditas energi global yang terjadi saat ini.
Hal itu menyusul keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
“Soal harga BBM ditahan, tantangan ada di kapasitas fiskal yang makin sempit. Kalau terus ditahan pelebaran defisit di atas 3 persen dan menimbulkan persepsi negatif di pasar keuangan. Jadi ketahanan fiskal tergantung juga dengan seberapa signifikan realokasi anggaran ke subsidi energi,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
“Perang ini dampaknya persisten, panjang dan cukup berpengaruh luas karena terkait supply shock tidak hanya di sisi energi tapi juga pangan. Mitigasinya harus cepat dilakukan,” ujar dia menambahkan.
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sudah tepat dan aman untuk dilakukan.
Hal itu menyusul pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di mana Kementerian Keuangan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik.
Selain anggaran APBN, pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia, salah satunya adalah dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun penempatan di perbankan.
Menkeu, lanjut dia, juga telah mengatakan bahwa pemerintah juga masih memiliki berbagai pos pendapatan yang dapat menjadi bantalan bagi kebutuhan anggaran subsidi tersebut, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
“Tapi tentu saja dengan me-manage, mengelola fiskal dari penerimaan dan juga belanja termasuk efisiensi, termasuk refocusing juga. Kalau itu dilakukan cukup efektif, ada penghematan yang bisa digunakan untuk menambal subsidi energi, termasuk subsidi untuk BBM bersubsidi,” kata Faisal.
Terkait kemungkinan adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi, ia menilai pemerintah perlu cermat dalam melihat berbagai kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari eskalasi perang di Timur Tengah.
“Kalau lebih panjang lagi kondisinya seperti itu, karena perangnya belum selesai-selesai, maka kemungkinan besar menurut saya yang BBM nonsubsidi akan disesuaikan harganya,” ujar Faisal.
“Tapi yang penting adalah BBM ber-subsidi yang sangat vital, kritikal, dan mengena pada masyarakat yang paling rentan itu yang harus dipertahankan harganya untuk menghindari dampak yang lebih besar, bukan hanya dampak daya beli dan konsumsi masyarakat, tapi juga bisa menciptakan instabilitas sosial politik keamanan, itu yang dikhawatirkan,” katanya menambahkan.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
