Ada daerah yang hanya kekurangan sebagian kecil dari ketentuan luas lahan, namun belum dapat diproses lebih lanjut karena aturan yang berlaku saat ini masih bersifat kaku dan belum adaptif terhadap kondisi daerah

Banjarbaru (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR membuka peluang toleransi terhadap persyaratan lahan pembangunan Sekolah Rakyat guna mempercepat pemerataan program di berbagai daerah yang hingga kini masih terkendala aspek teknis dan administratif di lapangan.

“Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengalami hambatan dalam memenuhi syarat minimal luas lahan, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pembangunan yang akuntabel dan terukur,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu.

Menurut Cucun, kebijakan relaksasi atau toleransi tersebut tetap harus dibahas secara komprehensif bersama kementerian terkait agar solusi yang diambil tidak menyalahi aturan, namun tetap mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan secara cepat dan tepat.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Sekolah Rakyat bantu siswa raih masa depan lebih baik

“Ada daerah yang hanya kekurangan sebagian kecil dari ketentuan luas lahan, namun belum dapat diproses lebih lanjut karena aturan yang berlaku saat ini masih bersifat kaku dan belum adaptif terhadap kondisi daerah,” ucapnya.

Dalam kondisi tersebut ia menilai perlu adanya alternatif kebijakan berupa penyesuaian desain atau tipe pembangunan agar tetap dapat dilaksanakan sesuai kapasitas lahan yang tersedia di masing-masing daerah secara realistis.

Baca juga: Pemkab Simeulue siapkan lahan tujuh hektare untuk Sekolah Rakyat

Cucun menegaskan tujuan utama program Sekolah Rakyat adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga fleksibilitas kebijakan menjadi penting untuk menghindari keterlambatan implementasi di daerah.

Ia juga memastikan DPR akan mengawal proses pembahasan relaksasi tersebut secara ketat, agar tidak menimbulkan persoalan baru baik dari sisi hukum maupun dari aspek teknis pelaksanaan pembangunan.

“Dengan adanya relaksasi yang terukur dan berbasis kebutuhan, saya berharap lebih banyak daerah dapat segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat tanpa harus menunggu pemenuhan syarat yang sulit dicapai dalam waktu singkat,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal.

Baca juga: Presiden perintahkan Wakil Ketua DPR kawal Sekolah Rakyat di Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.