Dukung petani hadapi iklim, RI-PBB luncurkan program ketahanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia berkomitmen untuk mendukung petani kecil dalam mengurangi risiko iklim dengan meluncurkan “UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems” di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut pernyataan resmi UNIC Jakarta, Jumat (10/4), program itu memperluas akses ke layanan keuangan dan memperkuat kapasitas para petani untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui program bersama yang berfokus di Jawa Timur dan Lampung.

Menurut Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup di Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, tujuan program itu sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam mendorong transformasi sistem pangan dan arah pembangunan yang berkelanjutan.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan bagi petani serta mendorong penerapan Climate-Smart Agriculture, meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan dan pengintegrasian dengan program prioritas lainnya seperti Makan Bergizi Gratis,” kata Leonardo.

Program itu akan memberikan pelatihan untuk mengadopsi praktik pertanian cerdas iklim dan inovatif, berfokus pada pertanian pangan tahan iklim seperti padi hemat air bagi setidaknya 15 ribu petani di Jawa Timur.

Pertanian cerdas iklim mencakup serangkaian praktik dan teknologi yang peka terhadap konteks lokal yang memungkinkan petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.

Untuk mendukung pertanian berkelanjutan tersebut, program itu mengintegrasikan dan memanfaatkan mekanisme pembiayaan inovatif yang ada, seperti skema asuransi iklim Indonesia dan pembiayaan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Melalui program tersebut, petani skala kecil akan didukung untuk menerapkan pertanian berkelanjutan sebagai prasyarat untuk mengakses asuransi iklim, termasuk memperluas akses ke teknologi cerdas iklim termutakhir, seperti irigasi bertenaga surya.

Program itu juga bertujuan untuk memobilisasi 150 juta dolar AS (Rp2,5 triliun) dari penerbitan SDG Bond tahunan Indonesia, Green, dan Green Sukuk berbasis proyek untuk membiayai praktik berkelanjutan dan peningkatan kandungan gizi beras bagi setidaknya 300 ribu petani kecil.

Selain itu, BPDLH diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan mikro kepada setidaknya 400 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melaksanakan proyek agro-silvo-pastoral layak kredit yang menggabungkan budidaya tanaman, kehutanan, dan peternakan.

Program itu akan berlangsung dari 2026 hingga 2027 dan akan dipimpin oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), bekerja sama dengan Badan Internasional untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD), Program Pembangunan PBB (UNDP), dan Kantor Kepala Perwakilan PBB (UNRCO).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, mengatakan dari investasi program bersama sebesar 2 juta dolar AS (Rp34,2 miliar), pihaknya menargetkan untuk memobilisasi 205 juta dolar AS (Rp3,5 triliun) dalam pembiayaan publik dan swasta.

“Melalui program bersama ini kami berharap dapat membuka lebih banyak investasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk petani kecil, perempuan, dan anak muda,” kata Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal.

Program itu didukung oleh Joint SDG Fund bekerja sama dengan UN Food Systems Coordination Hub, dan kontribusi dari Uni Eropa, serta Pemerintah Belgia, Denmark, Jerman, Irlandia, Italia, Luksemburg, Monako, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Berita Terkait

Rekomendasi lain