Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penyelenggaraan rapat koordinasi teknis nasional (rakorteknas) guna mempercepat penataan dan legalisasi pertambangan mineral logam.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.
Dalam keterangannya, yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Dominggus mengatakan rakorteknas merupakan langkah pemerintah merespons maraknya pertambangan tanpa izin yang merugikan negara, merusak lingkungan, serta berpotensi memicu konflik sosial.
Pertambangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tetapi, pengelolaan pertambangan masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu ada langkah pemerintah," kata Dominggus.
Tantangan itu, kata dia, antara lain penetapan wilayah pertambangan (WP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang belum berjalan optimal.
Kemudian, keterbatasan akses masyarakat, khususnya masyarakat adat terhadap legalitas pengelolaan tambang sehingga mengakibatkan aktivitas ilegal di Papua Barat semakin berkembang.
"Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi praktik pertambangan ilegal," ujarnya.
Menurut Dominggus, upaya penanganan aktivitas tambang ilegal selama ini yang berfokus pada penegakan hukum belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui legalisasi, penataan wilayah pertambangan, pemberdayaan masyarakat adat, serta penguatan pengawasan.
"Langkah penegakan hukum selama ini sudah berjalan, tapi tetap saja ada kegiatan tambang ilegal," kata Dominggus.
Ia berharap rakorteknas menjadi forum strategis menyamakan persepsi, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta perumusan langkah konkret percepatan reformasi tata kelola pertambangan.
Ia juga menilai koordinasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci, mengingat sektor pertambangan berkaitan erat dengan kebijakan kehutanan, tata ruang, dan lingkungan hidup.
"Supaya pengelolaan sumber daya mineral berjalan lebih tertib, legal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian," ucap Dominggus.
Pertemuan itu turut dihadiri Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, dan Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere.
Baca juga: Papua Barat tawarkan proyek Bandara Rendani ke investor Tiongkok
Baca juga: Pemprov Papua Barat siapkan pengembangan kakao 68.734 ha hingga 2027
Baca juga: Gubernur Papua Barat temui Mentan, bahas penguatan sektor pangan
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
