... perubahan itu telah dikeluarkan untuk mengurangi korupsi yang ada di kalangan militer...
Beijing (ANTARA News) - Dalam tiga tahun ke depan, militer China akan menghentikan hal yang disebut dengan layanan berbayar alias kontrak komersial memakai aset militer China, kata media nasional setempat, Senin. Ini erakan terbaru untuk memodernkan angkatan bersenjata di tengah reformasi dan dorongan anti-korupsi.

Pasukan Pembebasan Rakyat mengumumkan gerakan tersebut pada November, yang berarti sejumlah kegiatan bukan inti, seperti, rumah sakit dan hotel milik militer China yang terbuka untuk umum --alias boleh dinikmati umum asal membayar sesuai tarif-- akan dihentikan.

Militer dilarang melakukan kegiatan niaga terbuka pada 1998, namun dibolehkan dengan beberapa pengecualian.

Menurut surat edaran keluaran Komisi Militer Pusat, yang dikepalai Presiden China, Xi Jinping, Angkatan Bersenjata China (People's Liberation Armed Forces) dilarang keras menandatangani kontrak baru apapun untuk layanan berbayar alias komersial, dan membiarkan kontrak yang tengah berjalan berakhir dengan sendirinya.

Pemberitahuan tersebut dicantumkan di halaman depan "Harian Tentara Pembebasan Rakyat".

Mengakhiri semua layanan berbayar itu adalah tugas penting politik dan seluruh anggota militer harus sepenuhnya memberlakukan keputusan tersebut, kata pemberitahuan itu. 

Pelayanan yang menjadi fungsi keamanan sosial yang penting akan diperbolehkan untuk diikutsertakan di bawah skema integrasi sipil-militer yang baru, suatu program yang hanya sedikit yang diinformasikan oleh pemerintah.

Kantor Berita Xinhua mengatakan, perubahan itu telah dikeluarkan untuk mengurangi korupsi yang ada di kalangan militer.

Militer sedang diguncang kampanye anti-korupsi yang Xi luncurkan tiga tahun lalu. Walhasil saat itu, sejumlah pejabat diperiksa, termasuk dua mantan wakil kepala Komisi Militer Pusat, Guo Boxiong dan Xu Caihou.

Xu meninggal dikarenakan penyakit kanker pada tahun lalu sebelum dia dibawa ke pengadilan. Guo saat ini masih belum diadili.

Gong Fangbin, seorang profesor dari Universitas Pertahanan Nasional PLA, mengatakan kepada surat kabar Global Times, akhir dari pelayanan yang dibayar akan membantu untuk memodernisasi kemiliteran.

"Pelayanan yang dibayar seringkali dapat mendorong korupsi dan pihak militer harus berfokus terhadap pertahanan nasional," kata Gong. "Pengumuman itu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tempur pihak militer," tambah dia.

"Harian Tentara Pembebasan Rakyat" mengatakan, fokus sebenarnya pihak militer adalah bagaimana cara untuk memenangkan perang, dan mencari keuntungan itu hanya akan mengalihkan perhatian mereka.

"Fungsi dasar kemiliteran adalah untuk bertempur, dan penyimpangan dari kegiatan inti itu hanya akan memberikan bencana," kata artikel itu.

Dorongan Xi mereformasi militer bertepatan dengan China yang semakin meningkatkan pengaruhnya dalam persengketaan wilayah di Laut China Selatan dan Laut China Timur. Angkatan lautnya berinvestasi dalam kapal selam dan kapal induk, dan angkatan udaranya akan mengembangkan pesawat tempur siluman.

Angkatan Bersenjata China juga akan kehilangan sekitar 300.000 anggotanya, menyusul pengumuman mendadak dari Xi pada September.

Reformasi tersebut terbukti bermasalah dan surat kabar militer menerbitkan sejumlah artikel memberikan peringatan terhadap penentang perubahan itu dan kekhawatiran terkait lapangan kerja.

Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016