Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin menjadi sorotan, mulai dari Sahroni benarkan sempat diperas utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta hingga Prabowo saksikan penyerahan hasil penyelamatan uang negara Rp11,4 T.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Sahroni benarkan sempat diperas utusan KPK gadungan sebesar Rp300 juta

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membenarkan bahwa dia sempat diperas oleh seseorang utusan KPK gadungan dengan meminta uang sebesar Rp300 juta, yang mengaku untuk dukungan pimpinan KPK.

Menurut dia, seorang utusan KPK gadungan merupakan perempuan yang menemuinya di kompleks parlemen, Jakarta. Atas hal itu, dia pun langsung mengecek ke KPK mengenai permasalahan tersebut.

"Saya langsung cek ke KPK dan KPK menyangkal ada utusan tersebut,” kata Sahroni saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini


2. Yusril: Usulan Wapres soal kasus Andrie Yunus dibahas bersama MA

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus akan dibahas pemerintah bersama Mahkamah Agung.

Wapres Gibran dalam siaran resminya di Jakarta, minggu ini, menilai pentingnya ada hakim ad hoc untuk mengadili kasus Andrie Yunus.

“Kami, pemerintah, tentu akan membahas bersama dengan Mahkamah Agung (MA, red.) untuk memfasilitasi usul dan saran yang dikemukakan oleh Pak Wakil Presiden. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk menampung saran dan usul yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini


3. RI minta standardisasi global dalam pengelolaan royalti musik dan lagu

Pemerintah Republik Indonesia (RI) meminta para organisasi internasional membangun standardisasi global dalam tata kelola untuk pengumpulan serta distribusi royalti musik dan lagu yang transparan dan akuntabel.

Saat membuka The ASEAN Collecting Management Organizations (CMO) Forum 2026 di Bali, Jumat, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut organisasi tersebut meliputi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Konfederasi Internasional Perhimpunan Penulis dan Komposer (CISAC), dan Federasi Internasional Industri Fonografi (IFPI).

"Pemerintah Indonesia tidak akan terlibat langsung dalam pengelolaan royalti, tetapi sebagai regulator yang mengawasi tata kelolanya," kata Supratman, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK periksa pengusaha rokok Haji Her terkait pengurusan cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha rokok Khairul Umam alias Haji Her pada 9 April 2026, berkaitan dengan pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Bagaimana mekanisme di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan prosedur baku yang ada di Ditjen Bea dan Cukai dalam pengurusan cukai tersebut, atau seperti apa? Ini yang kemudian masuk ke materi pemeriksaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, dia mengatakan pemeriksaan terhadap Haji Her bukan yang terakhir. Menurut dia, KPK tidak akan berhenti memeriksa pengusaha rokok dalam penyidikan kasus tersebut.

Baca selengkapnya di sini


5. Prabowo saksikan penyerahan hasil penyelamatan uang negara Rp11,4 T

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp11,4 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Dipantau dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, penyerahan tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara tahun 2026 senilai Rp11.420.104.815.858. Tumpukan uang triliunan rupiah itu turut dipajang dalam acara penyerahan tersebut.

Di hadapan Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan secara simbolis nominal tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.