Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan tidak akan melakukan negosiasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp12,7 triliun yang diterapkan di kamenteriannya.
"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Dody, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah diyakini memiliki dasar pertimbangan kuat, sehingga sebagai pembantu Presiden, dirinya memilih untuk menjalankan kebijakan tersebut secara optimal dan penuh tanggung jawab.
"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," bebernya.
Baca juga: Sebelum Kementerian PU digeledah Kejati, Menteri Dody telepon Presiden
Ia juga menekankan jajaran direktur jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam mengelola program sehingga mampu menyesuaikan strategi pelaksanaan pembangunan secara efektif.
Dengan kemampuan tersebut, kementerian dapat melakukan penyesuaian program secara fleksibel termasuk mengalihkan fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang dinilai lebih berdampak langsung bagi masyarakat luas.
"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ujarnya.
Dody mengakui infrastruktur berbasis masyarakat menjadi salah satu sektor penting yang tetap diprioritaskan karena mampu memberikan harapan dan manfaat ekonomi bagi kelompok masyarakat bawah di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
