Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Sumbar dan Kepulauan Riau (Kepri) Syartiwidya menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Provinsi Kepri telah menyerap 9.601 tenaga kerja lokal.

Ia menyampaikan jumlah pekerja tersebut tersebar di 223 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

"Masing-masing SPPG membutuhkan sekitar 40 hingga 50 relawan/pekerja operasional, mencakup posisi seperti juru masak, tenaga logistik, kebersihan, pengemudi, serta didukung oleh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan," kata Syartiwidya dihubungi dari Tanjungpinang, Senin.

Ia menyatakan penyerapan tenaga kerja lokal ini menandakan Program MBG menjadi salah saru solusi konkret mengatasi angka pengangguran, selain berfokus pada pemenuhan asupan gizi penerima manfaatnya.

Baca juga: Wamendagri tekankan kepala daerah di Kepri kawal program MBG

Selanjutnya, Syartiwidya juga memaparkan data penerima manfaat MBG di Kepri per April 2026 sudah mencapai 544.585 orang atau 85 persen dari target 679.402 penerima manfaat.

"Penerima manfaat terdiri dari peserta didik, anak balita, ibu hamil serta ibu menyusui," ujarnya.

Sementara, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) MBG daerah setempat mengapresiasi MBG telah memberikan banyak dampak positif, antara lain menyerap tenaga kerja serta hasil pertanian dan UMKM lokal untuk kebutuhan dapur SPPG.

Selain itu, MBG juga meningkatkan asupan gizi anak sekolah, mendukung konsentrasi belajar dan kehadiran siswa, serta menjadi bagian dari upaya pencegahan gizi buruk dan stunting.

Baca juga: BGN pastikan rantai pasok bahan pangan MBG di Kepri optimal

Nyanyang menyatakan MBG merupakan program strategis nasional yang sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia saat ini.

"Program itu bukan hanya sekadar soal makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ucapnya.

Dia juga menyoroti karakteristik wilayah Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga menghadirkan tantangan tersendiri dalam aspek distribusi dan pelaksanaan program di lapangan. Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas sektor, koordinasi yang kuat serta inovasi dalam pelaksanaan program Asta Cita tersebut.

Nyanyang turut menekankan kepatuhan mitra dan yayasan dalam mengelola MBG yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia menegaskan pentingnya pengawasan MBG baik secara internal maupun eksternal, termasuk peran serta masyarakat dalam memastikan program Presiden Prabowo ini berjalan sesuai aturan.

"Jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program, tentu akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," katanya menegaskan.

Baca juga: BGN pastikan pembayaran dapur 3T diselesaikan agar segera operasional

Pewarta: Ogen
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.