Langkah ini lebih tepat dibaca sebagai strategi diversifikasi risiko ketimbang pergeseran blok politik

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan kerja strategis Presiden Prabowo Subianto ke Moskow, Rusia, baru-baru ini, mengapungkan satu pertanyaan ihwal di manakah posisi Indonesia dalam peta rivalitas global yang kian tajam?

Pertanyaan tersebut lahir dari realitas baru di saat energi bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan sudah berubah menjadi instrumen politik luar negeri.

Sekarang ini, minyak dan gas memiliki bobot strategis yang setara dengan aliansi militer dalam beberapa kasus. Negara tidak lagi hanya membeli energi, tetapi juga membeli stabilitas politik dari pemasoknya.

Dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ikut mendampingi. Ini menandai bahwa agenda energi kini ikut hadir di pusat diplomasi kita.

Artinya, energi tidak lagi dibicarakan setelah agenda politik selesai, tetapi dibicarakan bersamaan dengannya.

Bukan rahasia lagi, stabilitas energi menjadi bagian dari stabilitas politik. Gangguan kecil pada pasokan energi dapat berdampak pada inflasi, gangguan industri, dan daya beli.

Sejarah menunjukkan bahwa energi sering menjadi instrumen tekanan dalam hubungan internasional. Maka, setiap kontrak pasokan bermakna pula kontrak geopolitik.

Dalam konteks pasokan energi, Rusia bukan sekadar pemasok potensial. Negeri Beruang Merah ini adalah simbol dari kutub kekuatan yang berhadapan langsung dengan Barat dalam lanskap geopolitik pasca-Perang Ukraina.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat, menyusul serangan Rusia ke Ukraina, mengubah cara Rusia berinteraksi dengan dunia. Akibatnya, Rusia mencari mitra di luar lingkaran tradisionalnya.

Di sisi lain, Indonesia tidak berada dalam posisi untuk memilih salah satu pihak secara total. Struktur ekonominya, perdagangan globalnya, dan investasi asingnya masih terhubung erat dengan Barat. Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan mitra OECD tetap menjadi sumber teknologi dan pasar penting Indonesia. Karena itu, pemutusan hubungan bukan pilihan yang realistis bagi Indonesia.

Dalam kondisi inilah, konsep netral aktif Indonesia kembali menemukan momentumnya, terutama dalam keputusan konkret seperti kerja sama energi. Netral aktif selama ini dipahami sebagai prinsip non-blok yang fleksibel. Akan tetapi, fleksibilitas itu kini menghadapi tekanan dari polarisasi global yang semakin keras.

Seni menjaga jarak

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.