Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengatakan Program Public Service Obligation (PSO) Bidang Pers merupakan instrumen penting untuk memastikan publik mendapatkan informasi yang berkualitas, kredibel, dan menjangkau semua lapisan masyarakat.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan Lembaga Kantor Berita (LKBN) Antara tidak hanya berperan sebagai pelaksana program PSO Bidang Pers, tetapi juga menjadi rujukan informasi publik.
"PSO Pers bukan sekedar program, ini adalah instrumen strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, kredibel, dan tentunya menjangkau semua lapisan," kata Fifi dalam acara Kick Off Pelaksanaan PSO Bidang Pers 2026 di Antara Heritage Center, Jakarta pada Selasa.
Baca juga: PSE diberi waktu tiga bulan untuk patuhi aturan PP Tunas
Baca juga: Kemkomdigi gaet startup AI atasi judol dan jaga informasi berkualitas
Fifi mendorong, produksi pemberitaan PSO Bidang Pers menguatkan narasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga transformasi digital.
Fifi menyoroti narasi salah satu program prioritas pemerintah yang perlu diperkuat adalah upaya perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak.
Menurutnya, peraturan ini merupakan terobosan sekaligus komitmen dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di ranah digital.
"PSO tidak lagi cukup hanya bicara soal berapa banyak berita yang diproduksi, tapi apakah relevan, seberapa berdampak, dan seberapa berpihak pada kebutuhan publik," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN Antara Benny Siga Butarbutar mengatakan Antara berkomitmen mendukung program komunikasi publik melalui penyebarluasan narasi pembangunan nasional.
Dia menjelaskan, PSO Bidang Pers merupakan program kolaboratif antara LKBN Antara dan Kemkomdigi dalam memastikan keterjangkauan informasi publik yang berkualitas hingga ke pelosok negeri.
"PSO Bidang Pers ini diarahkan untuk memperkuat narasi implementasi program pembangunan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah 2026 yang mengusung tema kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif," ujar Benny.
Baca juga: Pemerintah tunggu respons TikTok-Google hingga besok patuhi PP Tunas
Baca juga: Menkomdigi: 19 negara nantikan keberhasilan PP Tunas untuk jadi acuan
Baca juga: Kemkomdigi-POLRI kolaborasi percepat penindakan kejahatan digital
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
