Kita harus hati-hati. Kita jangan seperti kecolongan aja
Jakarta (ANTARA) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengingatkan Pemerintah Indonesia bersikap hati-hati saat mengambil keputusan kerja sama, termasuk mengenai kontrol lintas wilayah udara dengan Amerika Serikat.
"Saya melihat juga respons dari Kemhan (Kementerian Pertahanan RI) yang menyatakan ini belum final, masih draf. Jadi, intinya kita harus hati-hati, ya, terhadap hal-hal seperti ini. Jangan ada kesan segala sesuatu yang diminta Amerika kita langsung setujui gitu, ya," kata Dino ditemui di sela-sela acara Middle Power Conference di Jakarta, Selasa.
Dino menuturkan bahwa dalam mengambil kebijakan, sebaiknya Pemerintah tidak mengambil kebijakan yang appeasement, yakni kebijakan diplomatik yang memberikan konsesi atau kelonggaran kepada negara yang agresif guna menghindari konflik bersenjata atau perang.
"Bagi negara middle power, yang penting apa, jangan mengambil kebijakan appeasement. Appeasement itu supaya menghindari tekanan, kita menyetujui segala hak yang diusulkan mereka," jelas Dino.
Oleh karena itu, Dino kembali mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati supaya tetap berada dalam pengamatan.
"Pemerintah harus hati-hati sekali. Setiap negara pasti akan mencoba sesuatu. Kita harus hati-hati. Kita jangan seperti kecolongan aja," ujarnya.
Baca juga: Komisi I DPR: MDCP RI dan AS jadi langkah perkuat pertahanan
Menanggapi dokumen perjanjian Major Defence Cooperation Partnership (MDCP), Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa izin lintas udara atau overflight clearance, yang diajukan Amerika Serikat, tidak ada dalam perjanjian tersebut.
"Itu (perjanjian izin terbang pesawat Amerika) tidak ada dalam MDCP," kata Rico saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Rico pun menegaskan bahwa setiap keputusan kerja sama yang dibangun Kemhan harus menguntungkan Indonesia.
Kerangka kerja sama pertahanan MDCP baru saja ditandatangani Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C., Amerika Serikat, Senin (13/4).
Menurut Rico, poin kerja sama terkait izin aktivitas pesawat Amerika di wilayah udara Indonesia masih dipertimbangkan Pemerintah Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa dalam proses mempertimbangkan usulan tersebut, Kemhan RI akan tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia, kepentingan nasional, serta kepatuhan pada hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
Baca juga: AS sambut baik penguatan kerja sama pertahanan dengan RI
Baca juga: Kemhan pastikan izin terbang pesawat AS tidak masuk dalam MDCP
Baca juga: Indonesia-AS sepakati kemitraan kerja sama pertahanan utama
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
