Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan, khususnya penyakit katastropik, menjadi faktor pemicu yang mempengaruhi tingginya dinamika penurunan tingkat kesejahteraan penduduk di Indonesia dalam waktu singkat.
Wakil Kepala BPS, Sonny Hari Budiutomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa data terbaru menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan pada puluhan ribu warga yang menderita penyakit berat atau katastropik.
Baca juga: Pembiayaan penyakit diabetes dan hipertensi di usia muda meningkat
"Bapak dan Ibu sekalian, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini terus dinamis. Kalau kita lihat tadi, mereka yang berada di dalam kondisi penyakit katastropik ternyata 62.000, itu desilnya turun lagi," kata dia.
Temuan tersebut, menurut Soni, membuktikan bahwa profil ekonomi masyarakat di lapangan sangat fluktuatif. Masalah kesehatan yang memerlukan biaya besar dapat mengubah status sosial ekonomi keluarga dalam kurun waktu yang relatif singkat.
"Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kesejahteraan penduduk kita sangat tinggi. Jadi, dalam waktu tiga hingga enam bulan, perubahan kesejahteraan itu bisa terjadi, terutama karena masalah penyakit," katanya.
Oleh karena itu, BPS terus melakukan pembaruan DTSEN versi triwulan kedua tahun 2026 guna menangkap perubahan data tersebut secara presisi. Data yang dinamis ini sangat krusial bagi pemerintah dalam menentukan ketepatan sasaran pemberian subsidi iuran kesehatan.
Dari 11 juta, ada sebanyak 8,8 juta peserta bantuan iuran yang datanya masih perlu diverifikasi ulang pada triwulan kedua ini oleh tim BPS bersama mitra strategis seperti PKH Kementerian Sosial demi memastikan mereka yang tingkat ekonominya menurun akibat kondisi kesehatan tetap mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.
Baca juga: DPR RI: Perlu kendalikan penyakit katastropik cegah defisit BPJS
Baca juga: Menkes: RS rujukan perlu transfer ilmu pelayanan penyakit katastropik
"Progresnya sampai dengan tadi pagi jam 08.45 WIB, jumlah keluarga yang sudah di-ground check 603.226 keluarga seluruh Indonesia. Artinya dalam waktu 2 minggu baru 10,42 persen dari total. Ya, harusnya per hari ini sudah selesai 2,37 juta keluarga. Ya ini memang tantangan kita kalau tidak ada penambahan petugas," ucapnya.
Sonny menegaskan bahwa integrasi data yang adaptif terhadap dinamika kesejahteraan warga di lapangan menjadi kunci utama agar program jaminan kesehatan nasional benar-benar hadir bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
