Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong penguatan peran negara dalam tata kelola sektor minyak dan gas (migas) nasional untuk menjaga kedaulatan energi di tengah tekanan geopolitik global.
Dalam forum diskusi di DPR RI, Ibas menilai isu migas tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan ketahanan nasional di berbagai sektor.
“Menurut saya hari ini kita ingin berbicara tentang migas, seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang sesungguhnya kita sedang berbicara tentang ketahanan bangsa kita,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ibas menjelaskan bahwa konflik global, termasuk di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur berdampak pada rantai pasok energi dunia. Jalur strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 25 persen distribusi energi global turut memicu tekanan harga dan inflasi.
Menurut dia, dampak tersebut tidak hanya dirasakan di sektor energi, tetapi juga merambat ke pangan, logistik, hingga biaya hidup masyarakat.
“Energi bukan hanya soal BBM, tetapi juga menyangkut LPG, distribusi pangan, hingga biaya hidup masyarakat,” katanya.
Ibas menegaskan bahwa penguatan peran negara sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Pasar tanpa regulasi akan melahirkan ketimpangan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ibas mendorong sejumlah langkah strategis, mulai dari peningkatan produksi migas nasional melalui investasi dan eksplorasi, hingga perbaikan kebijakan subsidi agar tepat sasaran.
“Yang pertama, tentu kita ingin bagaimana produksi nasional kita meningkat,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan badan usaha milik negara (BUMN) energi agar mampu bersaing secara global, serta pembangunan cadangan energi nasional untuk menjaga ketahanan pasokan.
“Yang keempat adalah bagaimana kita bisa juga membangun cadangan energi nasional kita,” ujarnya.
Ibas juga mendorong percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, dan energi air.
“Kelima, bagaimana sama-sama kita mengawal percepatan transisi energi,” katanya.
Di sisi lain, Ibas menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan kemudahan investasi agar sektor migas lebih kompetitif dan mampu menarik investasi berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian dan keberlanjutan kita menjaga kebijakan dengan arah yang jelas,” ujar Ibas.
Sejumlah pakar yang hadir dalam diskusi tersebut turut menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan kebutuhan energi nasional.
Penguatan peran negara, sinergi lintas sektor, serta kepastian regulasi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional di masa depan.
FGD tersebut dihadiri anggota Fraksi Partai Demokrat, antara lain Sartono Hutomo, Zulfikar Hamonangan, Achmad, dan Nurwayah.
Sejumlah pakar dan akademisi turut hadir sebagai narasumber, yakni Satya Widya Yudha, Tutuka Ariadji, Komaidi Notonegoro, Abra Talattov, Wezia Berkademi, serta Teuku Riefky.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan migas yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Baca juga: Ibas dorong kedaulatan informasi digital lewat kolaborasi multipihak
Baca juga: Ibas: Lembaga dan mahasiswa perlu bersinergi hadapi tantangan hukum
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
