Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan pemerintah daerah wajib memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) untuk urusan kebencanaan sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Risiko bencana dapat dikurangi dengan peningkatan kapasitas. Indeks Risiko Bencana yang kami keluarkan setiap tahun merupakan rapor kinerja bagi pemerintah daerah. Jika indeksnya menurun, artinya kinerja daerah tersebut semakin baik dalam pengelolaan risiko," katanya dalam seminar Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan 20 Tahun Gempa Jogja yang diikuti dari Jakarta, Kamis.

Baca juga: BNPB: 20 tahun gempa Yogyakarta jadi momentum perkuat mitigasi bencana

Secara nasional, dia memaparkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, indeks risiko bencana Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 2,8 persen. BNPB memberikan apresiasi kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai memiliki capaian indeks risiko relatif lebih baik dibandingkan provinsi lainnya.

BNPB telah menyediakan peta ancaman (hazard map) dengan skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia guna mendukung penguatan kapasitas daerah.

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026, BNPB berencana merilis peta kerentanan nasional dengan skala yang sama.

"Masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengakses platform InaRISK untuk melihat peta risiko hingga skala detil. Khusus untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, kami sudah memetakan kawasan cagar budaya atau cultural heritage secara 3D sebagai upaya perlindungan warisan sejarah dari ancaman bencana," katanya.

Raditya menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada masyarakat people centered approach dalam membangun ketangguhan bangsa.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek, melainkan harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana, investasi, hingga inovasi teknologi.

Baca juga: Gempa 2006 dan ancaman megathrust jadikan sekolah seriusi mitigasi

Baca juga: PFI gelar pameran foto Kilas Pitulas, kenang gempa Yogya-Jateng 2006

BNPB menilai penting, karena tantangan kebencanaan ke depan tidak dapat dipisahkan dari isu perubahan iklim. Misalnya, fenomena Siklon Senyar pada akhir 2025 yang memicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang menjadi pengingat bahwa dampak iklim sangat nyata terhadap aspek sosial ekonomi dan penghidupan warga.

"Momentum untuk membangun resiliensi bangsa yang berbasis masyarakat saat ini, semua pilar pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga tata kelola anggaran, harus menukik pada kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Raditya.

Ia berharap integrasi data antara kementerian dan lembaga, seperti sinkronisasi sistem pemantauan cuaca dengan peta wilayah terdampak milik BNPB, dapat terus diperkuat untuk menciptakan respons darurat yang lebih efektif dan efisien.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.