Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendesak investigasi independen atas insiden penembakan di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan sedikitnya lima warga sipil, termasuk anak-anak, guna memastikan pengungkapan fakta dan akuntabilitas.
Menurut Pigai, langkah investigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi krusial untuk memberikan kejelasan di tengah keterbatasan informasi resmi yang beredar.
“Komnas HAM harus segera turun untuk melakukan investigasi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Pigai juga meminta TNI segera memberikan klarifikasi atas peristiwa tersebut sebagai bagian dari transparansi penanganan konflik yang berdampak pada masyarakat sipil.
“Atas kejadian di Kabupaten Puncak yang mengorbankan nyawa dan kerugian lain yang dialami masyarakat sipil saya meminta agar TNI segera memberikan klarifikasi. Atas jatuhnya korban termasuk ada anak-anak dan balita saya menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam. Tidak boleh ada korban masyarakat sipil dalam konflik antara TNI dan TPN OPM,” ujar dia tegas.
Ia menekankan bahwa konflik bersenjata tidak boleh mengorbankan warga sipil, sehingga perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi keamanan.
Dalam konteks tersebut, Pigai juga mendorong penghentian sementara operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil, khususnya di area pengungsian.
“Kami meminta penghentian sementara seluruh operasi militer di wilayah yang berpotensi berdampak pada masyarakat sipil, khususnya di area pengungsian. Perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Menurut dia, insiden ini kembali menunjukkan pentingnya penerapan prinsip hukum humaniter internasional dalam setiap operasi, terutama untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil.
Ia menambahkan, jika Distrik Kemburu merupakan zona aman, maka aktivitas militer di kawasan tersebut harus menjadi perhatian serius dan dievaluasi secara menyeluruh.
Pigai menilai penguatan mekanisme investigasi dan transparansi menjadi langkah penting untuk mencegah berulangnya kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik di Papua.
Baca juga: TNI buru pelaku pembakaran rumah di Kabupaten Puncak
Baca juga: TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua
Baca juga: Satgas Damai Cartenz bongkar jaringan pemasok amunisi untuk KKB
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
