Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penguatan pelayanan RSUD Jayapura melalui Lokakarya Tata Kelola Rumah Sakit antara RSUP Dr. Sardjito dengan RSUD itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Tanah Papua.
Ia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengungkapkan lokakarya tersebut selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kesehatan.
Salah satu poin Astacita adalah komitmen pemerintah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), salah satunya di sektor kesehatan, antara lain, melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
“Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG,” kata Ribka.
Untuk menyukseskan program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan secara khusus kepada Ribka untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di kawasan timur Indonesia (KTI).
Baca juga: Wamendagri dorong pemda manfaatkan program strategis nasional
Secara rutin, Ribka berkoordinasi dengan jajaran gubernur, bupati dan wali kota untuk memastikan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik.
Berdasarkan pengamatannya, Ribka menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan di Tanah Papua, khususnya di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
Hal itu karena layanan kesehatan tersebut menjadi garda terdepan keberhasilan program yang diusung Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu (Puskesmas Pembantu) dan seterusnya ya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,” ujarnya.
Selain program tersebut, Ribka mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah melakukan percepatan eliminasi kasus tuberkulosis (TB).
Baca juga: Wamendagri puji Kampung Iklim dan angkot Jempol Kota Magelang
Menurutnya, penanganan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melainkan membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat.
“Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan,” kata Ribka.
Ribka juga menekankan bahwa kualitas layanan kesehatan yang prima akan berdampak besar terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kontribusi tersebut selain akan dirasakan langsung oleh masyarakat, juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus,” katanya.
Baca juga: Wamendagri: Penyusunan anggaran daerah harus selaras RKPD
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
