Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB
Mataram (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Sabtu.
Selain berhasil menangani isu perempuan dan anak serta menurunkan angka pernikahan usia anak dalam tiga tahun terakhir, dari sekitar 17 persen pada 2023, turun menjadi sekitar 14 persen di 2024, dan kembali menurun ke angka 11 persen pada 2025. Ia juga mengapresiasi Pemprov NTB dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan bagi pekerja migran dan pembinaan keluarga.
Kementerian PPPA telah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia, sebuah gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.
Baca juga: Menteri Arifah kecam pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa FHUI
"Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama," kata Arifah.
Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur seperti pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan serta organisasi masyarakat.
Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.
"Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif," tegasnya.
Baca juga: MenPPPA: Paralegal Muslimat NU garda depan akses keadilan perempuan
Dalam implementasinya, Kementerian PPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sebagai langkah strategis lainnya, Kementerian PPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129. Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.
"Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses," katanya.
Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Menteri Arifah perkuat peran paralegal Muslimat NU di akar rumput
"Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara," katanya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan.
"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB," ujarnya.
Ia menegaskan komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya.
"Salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa," kata Iqbal.
Menurutnya, melalui program KUR PMI ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak di luar negeri berakhir.
"Dalam struktur birokrasi, pemprov dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial dan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bentuk konkrit perhatian pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Perlu sinergi multipihak hapus kekerasan terhadap anak down syndrome
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
