Palu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Mensos) RI dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf di Palu, Sulawesi Tengah, Senin, menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan sosial, salah satunya dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia mengatakan perguruan tinggi seperti UIN Datokarama memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, terutama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di bawah garis kemiskinan.
Baca juga: UIN Palu dan Kemensos kolaborasi berdayakan mitra deradikalisasi
“Oleh karena itu, sangat relevan jika hari ini kita berbicara tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan masa depan bangsa. Karena seluruh disiplin ilmu pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu menghadirkan keadilan sosial dan kebermanfaatan bagi umat manusia,” katanya.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kampus 1000 Mimpi UIN Datokarama pada momentum Wisuda ke-46 Sarjana, Magister, dan Doktor di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Mensos menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh berhenti pada tataran akademik semata, tetapi harus mampu diimplementasikan untuk menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Perguruan tinggi, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan sosial.
Ia mengatakan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama bangsa yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara terintegrasi.
Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam memperkuat program kesejahteraan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dalam naskah MoU tersebut, ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan program kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial.
Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan model kebijakan, strategi, dan program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi, dukungan program dan kegiatan, serta koordinasi pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan kerja sama tersebut berfokus pada kelompok rentan, salah satunya eks narapidana terorisme (eks napiter) yang membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
“Kita ajak mereka untuk kembali berbaur, mengampanyekan cinta NKRI, dan memperkuat semangat kerukunan serta kebersamaan,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah siapkan SKB jamin kepastian bayar 11 juta peserta PBI JKN
Baca juga: Kemensos-Agrinas matangkan skema berdayakan PKH Koperasi Merah Putih
Ia mengatakan dalam aspek pemberdayaan, Kementerian Sosial akan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan, baik melalui pelatihan keterampilan kerja maupun dukungan modal usaha.
“Kalau ingin jadi pekerja terampil kita bantu pelatihan, kalau ingin usaha kita bantu permodalan. Semua berdasarkan asesmen kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, Rektor UIN Datokarama, Prof Lukman Thahir menyatakan bahwa kehadiran Mensos RI di Palu serta penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial di Sulawesi Tengah.
“UIN Datokarama berkomitmen mendukung Kementerian Sosial dalam pendampingan dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan, termasuk bagi kelompok masyarakat dalam program mitra deradikalisasi,” katanya.
Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.