Efisiensi operasional menjadi salah satu alternatif yang dilakukan untuk mampu bertahan

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengelolaan arus kas dan efisiensi operasional menjadi upaya mitigasi yang penting bagi dunia usaha dan industri di tengah kenaikan harga komoditas energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi.

“Mitigasi yang dilakukan tentu akan melakukan penghematan, baik dari sisi pengelolaan arus kas yang lebih ketat maupun pemakaian BBM nonsubsidi. Efisiensi operasional menjadi salah satu alternatif yang dilakukan untuk mampu bertahan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Sarman menilai, kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari saat ini karena harus menyesuaikan dengan kenaikan harga global.

Ia mengakui bahwa kenaikan harga komoditas energi berpengaruh pada operasional dan distribusi di berbagai sektor industri hingga daya beli masyarakat kelas menengah.

“Bagi dunia usaha, pengaruhnya juga dapat dirasakan oleh industri yang memakai bahan bakar solar nonsubsidi seperti sektor manufacturing, perhotelan, apartemen, restoran, mal dan pusat perdagangan, logistik, pertambangan, hingga UMKM. Kenaikan ini menambah cost operasional, termasuk kenderaan operasional di luar truk,” ujar Sarman.

Oleh karena itu, dunia usaha dan industri memiliki sejumlah rekomendasi kepada pemerintah yang ia sebut penting dalam menyikapi dinamika perekonomian global saat ini.

“Rekomendasi kita kepada pemerintah agar mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar bisa bertahan di bawah Rp.17.000, kemudian memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG untuk kebutuhan nasional terjamin sehingga tidak ada kekhawatiran kenaikan yang lebih besar,” kata Sarman.

Selain itu, ia menyarankan agar harga BBM juga cepat dievaluasi dan diturunkan jika harga minyak dunia mengalami penurunan, serta mempertimbangkan pemberian insentif kepada pelaku usaha demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau stimulus kepada pelaku usaha dalam kerangka pelaku usaha mampu bertahan dan tidak sampai melakukan pengurangan karyawan atau PHK,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per Sabtu (18/4) imbas penyesuaian harga minyak dunia dan perang antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

Tak hanya itu, harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg naik dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Baca juga: Bahlil: Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tahap dua ikuti harga minyak

Baca juga: Pertamina masih evaluasi harga Pertamax dan Pertamax Green

Baca juga: Harga BBM nonsubsidi naik, Celios ingatkan pengawasan BBM subsidi

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.