Pertemuan ESCAP ke-82 menunjukkan bahwa Asia Pasifik tengah memasuki fase baru pembangunan. Kawasan ini tidak lagi semata-mata mengejar laju pertumbuhan, melainkan mulai menata ulang fondasi ketahanannya di tengah tekanan global yang terus berubah.
Jakarta (ANTARA) - Di tengah tekanan ekonomi global yang kian terakumulasi --mulai dari gejolak energi, perlambatan pertumbuhan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik-- Asia Pasifik tetap bertahan sebagai salah satu poros utama perekonomian dunia.
Namun, yang berubah bukan hanya laju pertumbuhan, melainkan cara kawasan ini menjaga keseimbangan ekonominya.
Risiko kini semakin saling terhubung. Guncangan di satu sektor dapat dengan cepat menjalar ke sektor lain, melintasi batas negara, dan mempersempit ruang kebijakan nasional.
Dalam kondisi seperti ini, stabilitas kawasan tidak lagi cukup ditopang oleh pendekatan domestik semata, melainkan membutuhkan koordinasi yang lebih erat antarnegara.
Kebutuhan tersebut mengemuka dalam pertemuan ke-82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) pada 20-24 April 2026 di Bangkok, Thailand.
Forum ini mengangkat tema “Leaving no one behind: advancing a society for all ages in Asia and the Pacific”, yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif lintas generasi.
Tema tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan kawasan, dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju upaya memastikan manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Menurut Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCAP) Hari Prabowo, agenda pembangunan global perlu ditempatkan dalam horizon yang lebih panjang.
Dalam pandangannya, pencapaian Sustainable Development Goals 2030 sebagai fondasi awal, sementara pembahasan kawasan perlu mulai bergerak menuju kerangka pasca-2030 yang lebih adaptif terhadap dinamika global.
Dari perspektif Indonesia, Asia Pasifik tidak hanya berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga memiliki potensi untuk ikut membentuk arah baru agenda pembangunan global yang lebih inklusif.
Dalam pembacaan tersebut, prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” menjadi dasar utama kebijakan pembangunan. Prinsip ini tidak cukup berhenti pada komitmen, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang menjangkau kelompok rentan dan memberikan dampak nyata di tingkat masyarakat.
Pendekatan Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dan lintas generasi sebagai elemen kunci dalam memastikan pembangunan tetap inklusif di tengah dunia yang semakin saling terhubung.
Sejalan dengan itu, Indonesia juga menegaskan peran UNESCAP bukan hanya sebagai forum teknis, tetapi sebagai ruang strategis untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong pembangunan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Baca juga: Pakar: Kedaulatan mutlak dipertahankan untuk atasi isu sosial ekonomi
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
