Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan perairan barat Sumatera menjadi fokus pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar atau Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) yang perlu dilakukan dengan integrasi kebijakan perikanan.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut KKP, Cora Mustika menyebut pendekatan LSMPA dinilai penting karena tidak hanya memperluas cakupan kawasan, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data.
"LSMPA merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar seluas 121.691 kilometer persegi yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam," jelasnya.
Baca juga: KKP bangun 5 Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Tangerang
Berbicara dalam Simposium Data dan Informasi LSMPA di Medan, Sumatera Utara pada 22-23 April, Cora mengatakan penguatan aspek kelembagaan dan kebijakan menjadi krusial mengingat skala LSMPA yang luas dan melibatkan banyak sektor.
Integrasi itu juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan konsisten dari tingkat pusat, daerah, masyarakat, lembaga riset, dan pengawasan terpadu.
"Pengembangan LSMPA di barat Sumatera di atas 12 mil laut yang masuk pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan dan pendampingan nelayan, agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan," tutur Cora.
Selain itu, LSMPA juga berfungsi melindungi habitat laut dalam yang kaya keanekaragaman hayati, serta mendukung pemulihan stok ikan melalui efek limpahan ke wilayah sekitar. Dalam skala global, kawasan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, termasuk siklus karbon dan nutrien.
Baca juga: KKP pacu upaya implementasi NEK sektor kelautan dan perikanan
Dalam kesempatan yang sama, Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw menekankan, pengembangan LSMPA harus berbasis ilmu dan data yang kuat. Tanpa dasar ilmiah yang kuat, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak mencerminkan kondisi ekologi di lapangan.
"Kami telah mengintegrasikan data oseanografi, keanekaragaman hayati, dan perikanan untuk mengidentifikasi habitat kunci, jalur migrasi, dan area produktivitas tinggi. Analisis ini menunjukkan keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu, sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu kerang dangkal dan laut dalam," papar Victor.
Wilayah barat Sumatera sendiri merupakan bagian penting dari Samudra Hindia timur dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Pengaruh angin muson serta fenomena iklim seperti Indian Ocean Dipole (IOD) dan El Nino memengaruhi kesuburan perairan dan ketersediaan sumber daya laut di kawasan ini.
Kondisi tersebut, menurut Victor, juga berdampak pada sektor perikanan, pada waktu tertentu kondisi laut yang lebih subur meningkatkan ketersediaan pakan alami, yang kemudian memengaruhi distribusi ikan dan hasil tangkapan nelayan.
Baca juga: Indonesia serukan penguatan pengawasan perikanan lintas negara
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
